PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan peringkat ke-5 kategori Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah ini berlangsung pada Rabu malam (4/12/2024) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, yang dalam sambutannya mengajak seluruh badan publik untuk terus mengedepankan semangat keterbukaan informasi sebagai wujud akuntabilitas.
“Semua badan publik harus terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dalam negara yang demokratis,” tegas Wagub.
Pada kesempatan tersebut, BKD Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 95,05 yang mengukuhkannya sebagai badan publik dengan kategori Informatif. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.
“Kami sangat bersyukur dan merasa terhormat mendapatkan peringkat ke-5 sebagai badan publik dengan kategori Informatif,” ujar Lisda.
Ia juga memberikan apresiasi besar kepada tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BKD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras tim PPID kami di BKD, sehingga dari kategori sebelumnya Menuju Informatif kini menjadi Informatif. Ini adalah bagian dari komitmen kami sebagai badan publik untuk terus memberikan yang terbaik,” tandas Lisda.
Selain itu, penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan bagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Lisda menegaskan, pihaknya akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik, demi menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. (ard/red)
