PALANGKA RAYA,inikalteng.com – Mewakili Gubernur Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Sri Widanarni menghadiri acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Pertemuan LT. 4 Gedung KPw BI Kalteng, Rabu (30/4/2025).
Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Ekbang Sri Widanarni menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung program prioritas Presiden RI melalui Kementerian Pertanian, yakni mewujudkan swasembada pangan terutama beras, yang akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Hal itu sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, yakni mengangkat harkat dan martabat masyarakat dayak khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya, “Dengan manggatang utus dan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI, menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera, menyambut Indonesia Emas 2045”, ucapnya.
Dikatakannya pula, prioritas pertama dalam 8 (delapan) Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyelaraskan Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Kalteng dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, antara lain mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional dan Pencegahan Stunting.
“Selain itu, ada juga Kartu Huma Betang Sejahtera, dimana petani dan nelayan termasuk penerima bantuan, sebagai bentuk perhatian untuk kemajuan pertanian” kata Asisten Ekbang.
Menurutnya, berdasarkan Perhitungan BPS Produksi Padi 2023-2024 dan target produksi 2025 terjadi peningkatan sebesar 30 persen, dimana Tahun 2023 sebanyak 330 ribu ton dan pada Tahun 2025 diperkirakan mencapai 475 ribu ton.
Kegiatan Cetak Sawah 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah dialokasikan seluas 85 ribu ha, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Se Kalteng yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat ,Lamandau, Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Selatan, Barito Utara dan Kota Palangka Raya, “Dari target cetak sawah di Kalteng seluas 85 ribu hektar tersebut, sudah berkontrak seluas 66,9 ribu hektar”, tuturnya.
Berikutnya jumlah bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Tahun 2024 – 2025 sebanyak 1.308 Unit, termasuk bantuan untuk brigade pangan yang terdiri dari hand sprayer, Trans planter, Traktor roda 4 dan 2, mesin pompa air, Dryer, power thresher, CHB.
Luas tanam padi di Kalteng per tanggal 25 April 2025 seluas 92 ribu hektar atau mencapai 56% dari luasan target tahun 2025 yaitu sebesar 164 ribu hektar, “Terkait kegiatan hari ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen siap mendukung dan melaksanakan Percepatan Swasembada Pangan di Kalimantan Tengah”, tutup Sri Widanarni.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng Yuliansah Andrias memaparkan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan dampak kebijakan fiskal, serta sektor eksternal akibat kebijakan tarif AS. Meluasnya kebijakan tarif Trump 2.0, termasuk ke Indonesia beresiko menurunkan PDRB, “Sementara, prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 dipengaruhi oleh penurunan ekspor dan perlambatan konstruksi”, papar Kalan BI.
Kemudian ditambahkannya pula bahwa prospek inflasi IHK 2025 Kalimantan Tengah lebih tinggi dibanding tahun 2024 dan berada direntang 2,5 ± 1% sesuai dengan target pemerintah. Peningkatan inflasi lebih tinggi diperkirakan didorong oleh meningkatnya CI akibat tingginya permintaan emas perhiasan sebagai aset safe haven di tengah tingginya ketidak pastian global, “Inflasi yang lebih tinggi diperkirakan dapat ditahan VF selaras dengan masifnya pengendalian infasi di daerah, dan berbagai program peningkatan produksi komoditas pangan strategis di Kalimantan Tengah”, tambahnya.
Sedangkan manufaktur seperti hilirisasi CPO dan Kawasan Industri (KI) diperkirakan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di Kalimantan Tengah, sehingga perlu didorong melalui penguatan iklim investasi, pengembangan ekosistem industri, dan penguatan peran pembiayaan, “Tantangan utama investasi industri di daerah terkait dengan regulasi dan infrastruktur”, pungkasnya.
Tampak hadir, mewakili FORKOPIMDA Prov. Kalteng, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz, kepala BPS Agnes Widiastuti, Mewakili Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kepala OPD terkait, Pimpinan Perbankan dan Perguruan Tinggi. (ard/red)
