PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Aliansi Kalteng Melawan menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalteng. Massa menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan hak masyarakat adat, serta dampak krisis asap terhadap kesehatan dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Lapangan Aksi, Yuyun Sanjaya, mendesak pemerintah daerah mengevaluasi kemampuan mitigasi karhutla yang dinilai belum mampu menjawab dampak bencana secara menyeluruh. Ia meminta Pemprov Kalteng menyatakan secara terbuka keterbatasan penanganan di daerah agar persoalan tersebut dapat didorong menjadi bencana nasional.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sikap bahwa mereka tidak mampu memitigasi bencana ini, sehingga persoalan karhutla dapat diangkat menjadi bencana nasional,” tegas Yuyun.
Selain mendesak penanganan karhutla yang lebih serius, aliansi tersebut meminta pemerintah melindungi hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang. Menurut Yuyun, masyarakat adat tidak seharusnya langsung disalahkan atas persoalan kebakaran hutan dan lahan tanpa melihat persoalan secara menyeluruh.
Massa juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai memperberat kehidupan warga selama krisis asap, mulai dari antrean bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan air bersih, pemadaman listrik, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami sebagai masyarakat sudah mati-matian menghirup udara kotor. Jangan sampai kami juga harus mati-matian beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang semakin menurun. Pemerintah jangan abai terhadap situasi ini,” ujarnya.
Kekecewaan peserta aksi turut dipicu karena Gubernur Kalteng tidak menemui mereka selama demonstrasi berlangsung dari siang hingga sore. Yuyun mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya belum memberikan ruang dialog secara langsung kepada massa. Ia menyebut gubernur berada di tempat lain bersama pemerintah pusat ketika demonstran menunggu di depan kantor gubernur.
“Dengan alasan apa pun, sikap tersebut sangat pengecut. Jika tidak ingin bertemu dengan masyarakat, lebih baik turun saja agar kami tidak perlu lagi berusaha menemuinya. Kami akan menggugat,” kata Yuyun.
Yuyun juga menyoroti munculnya gesekan dengan pihak lain serta perbincangan di media sosial yang menurutnya mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi turut menghadapi risiko kesehatan akibat paparan udara tercemar asap. Karena itu, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Kami mempertaruhkan kesehatan karena ikut berjuang di tengah kondisi udara yang tercemar asap. Namun, kami justru diusik dan diganggu. Akan itah, akan uluh itah. Jangan sampai sesama masyarakat kita justru terpecah belah oleh sesama kita sendiri,” bebernya.
Aliansi Kalteng Melawan juga menolak anggapan bahwa gerakan mahasiswa tidak beradab. Yuyun menilai kritik dan tuntutan yang disampaikan merupakan bagian dari upaya masyarakat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas dampak karhutla, terutama terhadap kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan lanjut usia.
“Masyarakat berhak mempertanyakan tanggung jawab pemerintah ketika anak-anak, bayi yang baru lahir dan orang lanjut usia harus menghadapi paparan asap karhutla,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
