KUALA KURUN, katakata.co.id – Program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Salah satunya perbaikan infrastruktur jalan kabupaten.
Beberapa masukan dan saran ini disampaikan oleh fraksi partai Demokrat, di antaranya adalah pemikiran alternatif jalan, apabila jalan Lintas Kurun – Palangka Raya mengalami kerusakan atau tidak bisa dilewati.
“Pemerintah Daerah harus memikirkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan Kurun sampai Sepang Simin yang harus mulai direncanakan sebagai opsi alternatif menuju Palangka Raya,” beber Juru Bicara fraksi Demokrat, Neni Yuliani, Senin (29/7/2024).
Sebab sambungnya, dengan perbaikan jalan dan jembatan akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mempermudah transportasi barang yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, hal lainnya yang harus diperhatikan oleh Pemda ujarnyam adalah penataan Kota Kuala Kurun. Penataan kota yang indah dan bersih bisa membawa dampak positif bagi masyarakat dan juga menarik minat wisatawan untuk datang ke daerah tersebut.
“Oleh karena itu, kebersihan dan penataan kota harus menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2024,”sebut Neni.
Kemudian Neni menyebutkan, Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah penghasil tambang dan perkebunan, sehingga Pemda harus memperhitungkan nilai dari dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang seharusnya diterima.
“Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) harus diperhatikan dan diiringi dengan penataan kota yang baik agar daerah semakin menarik bagi para investor dan wisatawan,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunung Mas agar melakukan jemput bola dan perekaman E-KTP. Dimana kata dia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil siap memberikan dua alat perekam E-KTP yang akan diberikan ke setiap daerah.
“Namun jika dibutuhkan, kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk penambahan alat perekam E-KTP. Angka penduduk daerah secara langsung berimplikasi pada pendapatan daerah,”kata Neni. (hr/red)
