SAMPIT, katakata.co.id – Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) didorong memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja. Salah satu langkah yang diminta adalah menggelar tes urine karyawan secara berkala, minimal setiap enam bulan sekali.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto mengatakan, upaya pencegahan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk dunia usaha. Terlebih, aktivitas perusahaan perkebunan memiliki lingkungan kerja yang luas sehingga perlu pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan bukan sekadar imbauan. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.
“Harapannya nanti semua badan usaha mengikuti Perda tersebut. Karena sekali lagi kita ingin ada kepatuhan yang tinggi, terutama kepatuhan dalam upaya bersama mencegah peredaran narkoba. Kita semua harus memiliki rasa yang sama dan empati yang sama terhadap bahaya narkoba,” kata Dadang, Selasa (17/11/2026).
Ia meminta perusahaan menerapkan pemeriksaan urine sejak proses penerimaan tenaga kerja. Setiap calon karyawan diharapkan menjalani tes urine sebelum diterima bekerja dan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk tidak menggunakan maupun mengedarkan narkotika.
Pengawasan juga perlu diterapkan kepada pekerja yang sudah aktif. Dadang mendorong pemeriksaan urine dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam setahun agar potensi penyalahgunaan dapat diketahui lebih dini.
Selain pemeriksaan, perusahaan diharapkan membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan narkoba di setiap estate. Keberadaan Satgas dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi sekaligus mengawasi indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan kerja.
“Kami berharap badan usaha lain, baik perusahaan yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam grup, mengikuti langkah yang sama. Mari bersama-sama menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran gelap narkoba,” ujarnya.
Dadang menilai, semakin luas keterlibatan perusahaan, semakin besar pula jangkauan upaya pencegahan narkoba di Kotim. Lingkungan kerja yang memiliki pengawasan dan komitmen bersama diharapkan dapat mempersempit ruang penyalahgunaan.
“Paling tidak dengan munculnya simbol-simbol atau gerakan-gerakan baru ini sebagai upaya pencegahan. Ibaratnya, kalau barang ada tetapi konsumennya tidak ada, maka peredaran itu akan berhenti. Karena itu kami berharap seluruh dunia usaha di Kotim ikut mengambil peran dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


