PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, dinilai perlu menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Akses yang memadai diyakini dapat membuka keterisolasian sekaligus memperluas kesempatan masyarakat di wilayah pelosok untuk mendapatkan layanan dasar.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, mengatakan pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada kawasan perkotaan. Pemerataan hingga desa dan wilayah terpencil harus menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
“Lebih baik kita mengutamakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalteng. Contohnya pembangunan jembatan untuk akses anak-anak ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus melintasi sungai karena tidak ada jembatan,” ujar Maryani, belum lama ini.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar.
Kondisi jalan yang belum memadai maupun ketiadaan jembatan dapat membuat masyarakat kesulitan menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, hingga pasar. Bagi masyarakat pedesaan, akses tersebut juga berkaitan erat dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan.
Karena itu, Maryani meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan program pembangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau saya pemegang kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun pasti akan saya bangun. Kita harus bekerja dengan hati. Saat merancang anggaran, pikirkanlah dengan matang apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalteng,” tegasnya.
Maryani mengatakan pandangan tersebut bukan sekadar berdasarkan laporan administratif, melainkan hasil dari kunjungannya ke sejumlah desa dan wilayah pelosok di Kalteng.
Dalam kegiatan turun ke lapangan, ia mengaku masih menemukan berbagai persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.
“Saat kami berkunjung ke desa-desa, di situlah kami melihat langsung kondisi masyarakat yang sebenarnya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta di lapangan, bukan tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalteng,” tuturnya.
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek fisik. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya membuka akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Maryani berharap aspirasi warga di wilayah pedesaan dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat, anggaran yang tersedia diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan.
Ia menegaskan, pemerataan infrastruktur harus terus didorong agar masyarakat di wilayah pelosok tidak tertinggal dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai masih ada warga yang kesulitan mengakses sekolah, layanan kesehatan, maupun kegiatan ekonomi hanya karena persoalan jalan dan jembatan,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
