PALANGKA RAYA, katakata.co.id– Belum adanya program hilirisasi berskala besar di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian DPRD Kalteng. Pemerintah Pusat didorong lebih serius mengembangkan potensi komoditas daerah agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengatakan potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan yang dimiliki Kalteng cukup besar untuk dikembangkan melalui program hilirisasi.
Menurutnya, agenda hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah pusat belum banyak menyentuh Kalteng. Karena itu, ia berharap potensi daerah dapat menjadi bagian dari kebijakan hilirisasi nasional ke depan.
“Untuk di Kalteng belum ada, mungkin daerah-daerah tertentu atau provinsi tertentu yang potensial kalau hilirisasi itu,” ujar Arton dalam Rapat Paripurna ke-7, Jumat (14/8/2026).
Meski demikian, Arton optimistis peluang tersebut masih terbuka. Pemerintah pusat dinilai dapat melihat potensi masing-masing daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dan komoditas unggulan yang dimiliki.
“Tapi mungkin saja dalam waktu yang akan datang, bisa saja pemerintah pusat melihat potensi daerah, bahan baku dan lain sebagainya,” katanya.
Salah satu potensi yang disorot Arton adalah sumber daya alam batu bara. Dengan ketersediaan yang melimpah, komoditas tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk turunan yang memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk gas untuk kebutuhan rumah tangga.
Namun, ia memahami bahwa kebijakan dan kewenangan pengembangan hilirisasi berskala nasional berada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus menyampaikan potensi yang dimiliki Kalteng agar mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan nasional.
Arton menekankan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip dalam setiap kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam juga harus memperoleh manfaat yang sepadan melalui pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.
“Apapun kebijakan pemerintah pusat, kita harapkan kebijakan itu jangan di daerah tertentu. Kalau memang mau memajukan negara ini, semua daerah harus mendapat perhatian yang sama. Karena setiap daerah pun punya hak yang sama,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardy
