SAMPIT,katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai bersiap menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga enam bulan. Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga penurunan hasil pertanian menjadi fokus utama penanganan.
Langkah antisipasi ini dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung B Setda Kotim, Selasa (21/4/2026).
Halikinnor mengungkapkan, berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini berpotensi lebih ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kemarau biasanya hanya satu sampai dua bulan, tapi kali ini bisa mencapai empat hingga enam bulan,” ujarnya.
Menghadapi kondisi tersebut, seluruh OPD diminta menyusun rencana aksi secara detail, termasuk kebutuhan anggaran dan langkah penanganan darurat. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat saat situasi memburuk.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah karhutla sejak dini. Menurutnya, penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
“Kalau ada api kecil, segera padamkan. Jangan sampai membesar, apalagi kita ini daerah gambut yang sulit dipadamkan,” tegasnya.
Halikinnor mengingatkan, dampak kemarau panjang dan kabut asap tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengganggu berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga perekonomian.
Selain ancaman karhutla, kekeringan menjadi persoalan serius, khususnya di wilayah selatan Kotim. Saat kemarau panjang, sumber air di daerah tersebut cenderung menjadi payau bahkan asin, sementara masyarakat masih bergantung pada air hujan.
“Kalau tidak ada hujan, kita harus suplai air dari wilayah yang memiliki sumber air,” katanya.
Untuk itu, Pemkab Kotim menyiapkan skema distribusi air bersih, termasuk kemungkinan droping air ke wilayah terdampak, baik di selatan maupun daerah lain yang mulai mengalami kesulitan air.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah memperkirakan akan terjadi penurunan produksi. Namun, upaya mitigasi telah dilakukan dengan penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menyebut setiap OPD telah menyampaikan rencana aksi masing-masing, baik yang sudah masuk dalam anggaran maupun kebutuhan tambahan saat kondisi darurat.
Ia menyoroti distribusi air bersih sebagai tantangan paling mendesak. Menurutnya, cadangan air hujan yang ditampung warga hanya mampu bertahan sekitar 10 hingga 14 hari.
“Ini jadi pekerjaan rumah kita, apalagi banyak masyarakat yang kondisi ekonominya terbatas,” ujarnya.
Kondisi sumber air juga mulai menurun. Beberapa intake air dilaporkan mengalami penyusutan, bahkan berdampak pada kualitas air yang mulai keruh dan dikeluhkan masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi, Perumdam Tirta Mentaya Sampit berencana memasang hidran di Sungai Ijum Raya untuk memperlancar distribusi air ke wilayah selatan, termasuk Kecamatan Teluk Sampit.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak turut menjadi tantangan dalam operasional penanganan bencana. Seluruh armada BPBD menggunakan BBM jenis Dexlite, sehingga berdampak pada efisiensi operasional.
“Stok yang sebelumnya bisa untuk 30 hari, sekarang hanya sekitar 15 hari. Jadi harus kita atur lebih efisien,” jelas Multazam.
Untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran tambahan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan percepatan perubahan APBD. Langkah ini tengah dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Selain itu, berbagai upaya teknis turut disiapkan, seperti normalisasi saluran irigasi, pemanfaatan ring drain sebagai sumber air pemadaman, hingga koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.
Saat ini, Kotim masih berstatus siaga darurat yang ditetapkan selama 185 hari, mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026. Status ini memungkinkan pemerintah melakukan langkah antisipatif tanpa harus masuk ke tahap tanggap darurat.
“Kalau sudah tanggap darurat, itu artinya situasinya sudah sangat serius. Kita tentu tidak berharap sampai ke tahap itu,” katanya.
Multazam menambahkan, peningkatan status bencana bergantung pada sejumlah indikator, seperti penurunan muka air tanah hingga minus 40, meningkatnya hotspot, serta kejadian karhutla di lapangan.
Dengan berbagai persiapan tersebut, pemerintah berharap dampak kemarau panjang dan karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin melalui kesiapsiagaan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Penulis : Ardi
Editor : Ika
