PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Aksi gotong royong warga dan sopir angkutan memperbaiki ruas Jalan Trans Kalimantan di Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Tengah.
Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Purdiono, menilai aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional yang dinilai belum mendapatkan penanganan secara optimal.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan warga turun tangan menambal lubang besar di ruas jalan nasional Kilometer 20 Muara Teweh. Aksi yang dikenal dengan sebutan “Rakyat Bantu Rakyat” itu dilakukan karena kondisi jalan dinilai membahayakan pengguna.
Purdiono mengatakan, persoalan kerusakan jalan nasional tidak hanya terjadi di Barito Utara, tetapi juga masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, khususnya kawasan DAS Barito.
“Itu menjadi keprihatinan kita semua. Keprihatinan saat ini tidak hanya terjadi di Barito Utara. Sebenarnya banyak jalan nasional yang masih bermasalah dan belum maksimal untuk dilewati masyarakat,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Dengan adanya kejadian ini tentu kami sangat prihatin. Kita berharap pemerintah pusat melalui BPJN yang ada di Kalimantan Tengah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut,” tegasnya.
Purdiono menilai perbaikan tidak cukup hanya dilakukan terhadap kerusakan permukaan jalan. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, kapasitas jalan nasional juga perlu disesuaikan.
“Sekarang jalan-jalan nasional tidak hanya perlu ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga kapasitasnya harus diperbesar. Jumlah kendaraan terus meningkat, sementara kondisi jalan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kualitas maupun kapasitas,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan akibat buruknya kondisi infrastruktur jalan.
“Karena itu perlu ada ketegasan dan kita siap menyuarakan persoalan ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian yang serius,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


