PALANGKA RAYA, katakata.co.id — Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus dilakukan setelah hampir tiga bulan menghadapi kondisi kekeringan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat diwawancarai awak media usai mengikuti rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Fairid mengatakan, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah pusat, Forkopimda serta seluruh unsur terkait.
Menurutnya, kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang telah diprediksi sebelumnya sehingga berbagai langkah mitigasi dan penanganan terus dilakukan di lapangan.
“Setelah tiga bulan terus menangani, saya rasa semua sudah bekerja secara maksimal. Kondisi kekeringan ini memang sudah diprediksi cukup panjang,” kata Fairid.
Ia menegaskan, upaya penanganan tidak berhenti meskipun karhutla telah berlangsung selama beberapa bulan. Mitigasi dan penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Kalau saya, kita tetap berusaha. Mitigasi, penanganan dan lain-lain terus dilakukan. Sampai dengan hari ini masih dilakukan,” ujarnya.
Fairid juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga Forkopimda telah mengambil bagian dalam menghadapi kondisi tersebut.
Di sisi lain, Fairid mengakui kekeringan tahun ini cukup ekstrem. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Palangka Raya yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan dan lahan gambut.
“Memang kekeringannya cukup luar biasa. Ditambah lagi, khususnya Kota Palangka Raya ini rata-rata lahan gambut,” jelasnya.
Fairid menyebut sekitar 21 persen wilayah Palangka Raya merupakan area penggunaan lain (APL), sementara hampir 80 persen lainnya merupakan kawasan hutan. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan upaya berkelanjutan.
Meski menghadapi karhutla selama berbulan-bulan, Fairid menegaskan pemerintah tidak menggunakan istilah kewalahan dalam menjalankan penanganan.
“Tidak ada berbicara kewalahan. Apa pun situasi yang terjadi, kita hadapi, kita tangani,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
