PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama sejumlah instansi terkait kembali menggelar Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan Garuda, Kota Palangka Raya, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut menyasar kendaraan yang menunggak pajak sekaligus pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Operasi gabungan melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng, Bapenda Kota Palangka Raya, Ditlantas Polda Kalteng, Samsat, Jasa Raharja, serta Dinas Perhubungan. Dalam razia tersebut, petugas memeriksa kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas.
Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Bapenda Kota Palangka Raya, Masrini Wahyuningrum, mengatakan kegiatan itu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan serupa rutin digelar setiap bulan guna menekan angka tunggakan pajak kendaraan di wilayah Palangka Raya. Selain razia lapangan, pihaknya juga memperkuat penagihan aktif, pembaruan data kendaraan, hingga sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak tepat waktu.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 76 kendaraan yang menunggak pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 64 kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat.
Potensi tunggakan pajak yang ditemukan diperkirakan mencapai Rp46.683.100. Rinciannya, kendaraan roda dua sebesar Rp15.576.600 dan kendaraan roda empat mencapai Rp31.106.500.
Secara keseluruhan, sebanyak 495 kendaraan diperiksa dalam operasi tersebut, baik terkait administrasi kendaraan maupun kepatuhan berlalu lintas.
Masrini berharap operasi yang berlangsung hingga 21 Mei 2026 itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo agar terhindar dari sanksi denda.
“Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak hanya terhindar dari denda, tetapi juga ikut mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng, Kompol Teuku Zia, menyebut pihak kepolisian dalam operasi tersebut fokus pada penindakan pelanggaran yang berkaitan dengan keselamatan berkendara.
Menurutnya, Ditlantas Polda Kalteng kini telah menggunakan perangkat handheld Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara elektronik.
“Perangkat handheld ETLE ini berfungsi mendeteksi pelanggaran yang terlihat langsung di lapangan, seperti penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, pelanggaran keselamatan berkendara, dan pelanggaran lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelanggaran yang terekam melalui alat tersebut akan langsung diproses melalui sistem tilang elektronik.
Selain pemeriksaan pajak kendaraan, petugas juga melakukan pengecekan kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK, termasuk kendaraan yang tidak menggunakan pelat nomor resmi.
Pelanggaran yang paling banyak ditemukan, lanjut Teuku Zia, masih didominasi kendaraan roda dua, terutama penggunaan knalpot brong, spion tidak lengkap, dan pelanggaran keselamatan lainnya.
Meski demikian, petugas tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam penindakan. Pengendara dengan pelanggaran administrasi ringan masih diberikan teguran, sedangkan pelanggaran yang membahayakan keselamatan langsung ditindak melalui ETLE.
“Kami berharap masyarakat semakin tertib berlalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara demi terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
EDitor : Ardi
