PALANGKA RAYA,katakata.co.id- Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo hadir dalam acara Peningkatan Komunikasi dan Sinergitas Antara Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/4/2025) malam.
Acara ramah tamah yang berlangsung hangat ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi seluruh elemen guna mewujudkan Kalteng yang semakin berkah, maju, dan sejahtera.
Tidak hanya dihadiri Bupati/Wali Kota se-Kalteng atau yang mewakili, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Katma F. Dirun, Kepala Perwakilan BPK Kalteng Dodik Achmad Akbar dan jajaran, serta sejumlah Kepala OPD dan Instansi Vertikal lainnya, acara ini juga dihadiri Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Kepala Perwakilan BPK Daerah Khusus Jakarta (DKJ) M. Ali Asyhar.
Berkaitan dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang digelar hari ini, Wagub Edy Pratowo menyampaikan terima kasih dan bangga atas kinerja Kepala BPK Perwakilan Kalteng sebelumnya M. Ali Asyhar, khususnya dalam membantu Pemerintah Daerah memperbaiki pengelolaan anggaran.
Pada kesempatan ini, Wagub juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang baru Dodik Achmad Akbar.
“Selamat bertugas kepada Ketua BPK Perwakilan Kalteng yang baru, semoga bisa seperti Pak Ali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kepemimpinannya bersama Gubernur Kalteng sebelumnya masih terdapat banyak kekurangan.
“Kami mohon maaf apabila dalam perjalanan saya dengan Gubernur sebelumnya masih banyak kekurangan. Dinamika yang berkembang seperti itu,” jelas Wagub.
“Kami berharap Pak Ali di tempat yang baru selalu sehat walafiat. Kepada Pak Fathan, semoga diberi kesehatan dalam menjalankan tugas,” imbuh Wagub Edy Pratowo dalam sekapur sirihnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dalam sekapur sirihnya menggarisbawahi mengenai pengelolaan anggaran dengan adanya efisiensi seperti saat ini.
“Yang tentu memang suasananya tahun ini berbeda karena isu efisiensi sangat mengemuka sekali. Jadi, kalau kita ketemu Kepala Daerah pasti bicara bagaimana efisiensi tidak mengganggu sektor pelayanan publik,” paparnya.
Menurutnya, karena efisiensi ini sudah menjadi garis besar Presiden, tentu Kepala Daerah harus bisa menyesuaikan.
“Dan, kita mencoba bagaimana yang ada ini tidak menggangu dalam beberapa desain sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, kemudian transportasi, dan juga sektor-sektor lain yang memang strategis,” jelas Fathan.
Sebagai Anggota BPK, Fathan pun berharap Bupati, Wali Kota, dan Kepala Satker bisa mendesain satu role model anggaran yang efektif dan efisien tetapi tetap dapat meng-cover capaian-capaian atau target-target pemerintah.
“Karena sektor kesehatan tidak boleh mengurangi terkurangi, sektor pendidikan juga tidak boleh berkurang karena itu mandatori dari Undang Undang ’45 bahwa sektor pendidikan dan sektor kesehatan menjadi salah satu program unggulan yang harus kita topang, kita selaraskan dengan APBN kita,” urainya.
Selain mendorong program-program pemerintah bisa berjalan dengan efektif, menurut Fathan, BPK juga mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini saya kira sangat penting karena saya lihat sumber daya alam Kalimantan Tengah luar biasa. Cuma tadi catatan kita dengan Bank Kalteng, arus perdagangan antara Kalteng dan Kalsel (Kalimatan Selatan) itu Kalteng defisit jadi banyak uang yang lari ke Kalimantan Selatan padahal produksinya di sini, perusahaan-perusahaan besar operasionalnya di sini,” imbuh Fathan.
Ia pun mendorong BPK Perwakilan Kalteng untuk bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendesain proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan perputaran uang di Kalteng.
“Karena supaya seimbang antara pulau ini, Kalimantan Selatan, Kalteng, Kalbar (Kalimantan Barat), jadi satu kekuatan ekonomi yang besar,” pungkas Anggota VI BPK RI Fathan Subchi. (ard/red)
