PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rakor tersebut dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Hadir pula mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Fanny Kartika Oktavianti, bersama jajaran perangkat daerah terkait serta instansi vertikal.
Dalam pemaparannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pada Juli 2026 Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan (month-to-month), sedangkan inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 2,88 persen. Dari 38 provinsi, sebanyak 11 provinsi mengalami inflasi dan 27 provinsi mengalami deflasi.
Khusus Kalimantan Tengah, inflasi bulanan pada Juli 2026 tercatat sebesar 0,23 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang terus dipantau pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
BPS juga mengidentifikasi sejumlah komoditas yang masih memerlukan perhatian dalam pengendalian inflasi, antara lain beras, bawang putih, dan minyak goreng. Sementara itu, harga beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, serta telur ayam ras menunjukkan tren penurunan.
Pada kesempatan yang sama, Kantor Staf Presiden (KSP) melaporkan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap harga berbagai komoditas pangan strategis. Selain beras dan jagung pakan ternak, pengawasan juga dilakukan terhadap bawang putih, MinyaKita, gula pasir, daging sapi, daging ayam ras, serta telur ayam ras.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Sejumlah langkah yang didorong meliputi percepatan distribusi pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, hingga penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar ketersediaan pasokan tetap terjaga dan gejolak harga dapat dikendalikan di seluruh wilayah Indonesia.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
