PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan lima unit kendaraan roda tiga atau Tossa untuk menunjang mobilitas dan operasional kelompok relawan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Meski kendaraan telah disiapkan, penetapan kelompok relawan penerima bantuan tersebut masih menunggu arahan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan penyaluran lima unit Tossa akan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok relawan. BPBD, dalam hal ini, bertugas melakukan pendataan dan memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi di lapangan.
“Tossa ada lima. Tossa lima ini memang kita menunggu arahan dari Bapak Wali Kota, nanti petunjuknya Bapak Wali Kota yang menentukan,” kata Hendrikus, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan jumlah kendaraan membuat penentuan penerima harus dilakukan secara cermat. Karena itu, kelompok relawan yang dinilai paling membutuhkan dukungan kendaraan operasional akan menjadi salah satu bahan pertimbangan.
Selain lima unit Tossa, pemerintah juga menyalurkan berbagai sarana dan prasarana pendukung bagi relawan. Secara keseluruhan, bantuan yang disiapkan mencapai 73 unit, termasuk perlengkapan keselamatan seperti sepatu boot.
Hendrikus menyebutkan, bantuan tersebut bersumber dari pemanfaatan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk mendukung penanganan karhutla di Kota Palangka Raya.
Tidak hanya digunakan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan, sejumlah peralatan yang disalurkan juga berpotensi dimanfaatkan dalam penanganan bencana lain, termasuk membantu penyedotan genangan air.
Meski demikian, dalam upaya mengantisipasi banjir, Pemko Palangka Raya saat ini lebih mengutamakan pembersihan dan normalisasi saluran drainase.
Ia menambahkan, pemanfaatan dana Banpres juga mencakup kebutuhan operasional penanganan karhutla. Di antaranya pengadaan bahan bakar minyak (BBM), uang lelah petugas berdasarkan perhitungan orang per hari, serta kebutuhan konsumsi berupa makanan dan minuman.
Mengenai rincian anggaran pengadaan bantuan, Hendrikus meminta masyarakat dan wartawan mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dipublikasikan dalam konferensi pers sebelumnya.
Sementara untuk mengantisipasi potensi banjir, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah melakukan pemantauan dan pendataan langsung di lapangan.
OPD yang terlibat di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD. Pendataan dilakukan untuk mencermati kawasan rawan banjir dengan mengacu pada peta yang tersedia dalam dashboard pemerintah.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan wilayah prioritas penanganan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir.
Penulis: wiyandri
Editor: Ardi
