SAMPIT, katakata.co.id – Pondok pesantren di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diharapkan mendapat perhatian lebih dalam penyusunan program pembangunan daerah. Selain menjadi lembaga pendidikan agama, pesantren dinilai memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter dan kualitas generasi muda.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotim, Muhammad Idi mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih aktif menyerap aspirasi pengelola pesantren agar kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, menurutnya, melalui pembentukan paguyuban pondok pesantren sebagai wadah untuk menghimpun gagasan dan menyampaikan berbagai kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
“Dengan adanya paguyuban, gagasan-gagasan dari pondok pesantren bisa dihimpun dan dikembangkan bersama,” ungkap Idi, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, wadah komunikasi tersebut dapat membantu pesantren menyampaikan aspirasi secara lebih terorganisasi. Dengan demikian, berbagai persoalan dan kebutuhan yang sebelumnya disampaikan secara terpisah bisa dirangkum untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.
“Harapannya, wadah ini menjadi salah satu jalan untuk mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada kebutuhan pesantren,” katanya.
Idi menegaskan, pesantren tidak hanya berperan dalam memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membina moral dan karakter peserta didik. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kotim.
“Pondok pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan, pembinaan karakter, serta penguatan nilai-nilai keagamaan,” ujarnya.
Ia memastikan Fraksi PKB DPRD Kotim siap menjadi salah satu saluran bagi pesantren untuk menyampaikan persoalan maupun usulan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, penyerapan aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat.
“DPRD memiliki fungsi menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Idi juga mengingatkan pentingnya anggota legislatif turun langsung ke masyarakat. Dengan melihat kondisi di lapangan, wakil rakyat dapat memahami persoalan secara lebih nyata, termasuk kebutuhan yang dihadapi pondok pesantren.
“Penyerapan aspirasi dinilai tidak cukup hanya melalui pembahasan di ruang rapat, tetapi perlu melihat kondisi masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Ia berharap komunikasi antara pondok pesantren, DPRD, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Dengan begitu, aspirasi lembaga pendidikan keagamaan tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diperjuangkan agar menjadi bagian dari program pembangunan Kotim.
Penulis : Wiyandri
EDitor : Ardi


