Khairul Saleh : Sektor Perhubungan Harus Dipisah Dengan Perikanan
KASONGAN,katakata.co.id – Ketua Umum Gerakan Remaja dan Pemuda (Garuda) Katingan, Khairul Saleh turut angkat bicara terkait adanya aspirasi pembudidaya ikan keramba. Dimana, petani ikan menyuarakan perlunya dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) khusus untuk menggerakkan sektor perikanan di Kabupaten Katingan.
Khairul Saleh menilai bahwa seharusnya sektor perikanan seyogyanya bersatu dengan dinas perkebunan, bukan dengan perhubungan. Pasalnya, penggabungan sektor perikanan dengan perhubungan dal satu kantor dinas tidak relevan dan sulit beriringan.
“Perikanan dan perkebunan memiliki banyak kesamaan dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan bersatunya dua sektor penopang pangan itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sektor perikanan dan perkebunan,” ungkap Khairul Saleh di Kasongan, Rabu (30/7/2025).
Khairul Saleh menambahkan bahwa penggabungan sektor perikanan dengan perhubungan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. “Perikanan dan perhubungan memiliki tujuan yang berbeda dan tidak dapat beriringan dengan baik,” katanya.
Ia menyebut, bahwa perhubungan yang dimaksud di sini adalah perhubungan darat, laut, dan udara, yang jelas berbeda dengan yang ditangani oleh sektor perikanan. Sektor perikanan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan ikan tangkap sungai serta pembudidaya ikan keramba, sehingga lebih relevan untuk bersatu dengan dinas perkebunan.
Dengan bersatu dengan dinas perkebunan, Pemerintah Kabupaten Katingan dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengelolaan sektor perikanan dan perkebunan. “Kita mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan untuk fokus pada pengembangan sektor yang relevan dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, Khairul Saleh berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pendapatnya dan mengambil langkah-langkah untuk menggabungkan sektor perikanan dengan dinas perkebunan, tentunya juga hal ini harus menjadi atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebagai lembaga legislasi. (rul/red)
