KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: Fairid Klarifikasi Anggaran Rp5 Miliar untuk Kejari Palangka Raya, Tegaskan Bukan Kebijakan Baru
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

Pemko Palangka Raya

Fairid Klarifikasi Anggaran Rp5 Miliar untuk Kejari Palangka Raya, Tegaskan Bukan Kebijakan Baru

Senin, 16 November 2026 20:52
Bagikan
3 Min Read
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan klarifikasi terkait polemik alokasi anggaran Rp5 miliar untuk fasilitas Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
Bagikan

PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan penjelasan terkait polemik alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan dan penataan lingkungan gudang barang bukti serta mess pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya.

Fairid menegaskan, anggaran yang menjadi sorotan masyarakat tersebut merupakan alokasi tahun 2025 dan telah disepakati sebelum dirinya kembali menjabat sebagai wali kota untuk periode kedua.

Penjelasan itu disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas instansi vertikal, khususnya Kejari Palangka Raya.

“Itu anggaran 2025, diketok sebelum saya menjabat. Kemudian aturan dikeluarkan sekitar Oktober 2026,” ujar Fairid saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Polemik tersebut mencuat setelah akun Instagram Mata Borneo mengunggah informasi mengenai alokasi Rp5 miliar untuk fasilitas Kejari Palangka Raya. Unggahan itu turut mengaitkan kebijakan hibah dari APBD dengan peringatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengenai pemberian hibah kepada instansi vertikal, termasuk lembaga penegak hukum.

Menanggapi persoalan tersebut, Fairid juga memberikan respons melalui kolom komentar unggahan media sosial. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dipersoalkan bukan merupakan kebijakan baru yang disetujui dalam masa kepemimpinannya saat ini.

Meski demikian, Fairid menyatakan tidak keberatan terhadap kritik dan masukan masyarakat. Namun, ia berharap setiap kritik disampaikan dengan informasi yang utuh agar persoalan dapat dipahami secara objektif.

“Dan saya terbuka kok untuk saran kritik. Tetapi kritik yang membangun juga bisa disertai informasi yang lengkap,” katanya.

Di tengah polemik tersebut, Fairid turut menyampaikan bahwa Kota Palangka Raya masuk dalam tiga besar calon kota percontohan antikorupsi tingkat nasional.

Pencapaian tersebut melalui penilaian terhadap sejumlah aspek tata kelola pemerintahan, mulai dari pengawasan internal, perencanaan pembangunan, hingga sistem penganggaran daerah.

Selanjutnya, Palangka Raya dijadwalkan menjalani observasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17–18 November 2026 sebagai bagian dari tahapan penilaian kelayakan menjadi kota percontohan antikorupsi.

“Apabila kami ini bermain-main dengan anggaran, dikira Pemerintah Kota Palangka Raya ini melakukan tindak pidana korupsi dan lain-lain, itu tidak mungkin kami dijadikan salah satu percontohan kota antikorupsi sampai tiga besar,” tegasnya.

Fairid menambahkan, penilaian KPK juga memperhatikan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi instrumen pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia berharap masyarakat dapat melihat kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh, termasuk berbagai program pembangunan dan kebijakan yang dijalankan, sehingga penilaian tidak hanya didasarkan pada satu persoalan anggaran.

“Yang paling penting saya paham persis, tahu, mendengar permasalahan yang diinginkan masyarakat, itu kami jadikan program. Dilihat nanti hingga akhir pembangunan, akhir masa periode. Itu dikembalikan semua ke masyarakat,” pungkasnya.

 

Penulis: Wiyandri

Editor: Ardi

Editor Katakata Senin, 16 November 2026 20:52
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

Wabup Supian Ajak Masyarakat Seruyan Perkuat Kerukunan melalui Pengajian dan Dzikir Akbar
Pemkab Seruyan Senin, 16 November 2026 21:02
Libatkan ASN Lintas Instansi, Fairid Perkuat Gerakan Bersih Drainase
Pemko Palangka Raya Senin, 16 November 2026 20:39
Disdukcapil Palangka Raya Fokus Penuhi Hak Identitas 1.080 Anak
Pemko Palangka Raya Senin, 16 November 2026 20:29
Inspektorat Palangka Raya Matangkan Penilaian Kota Ber-Aksi 2026, Libatkan Berbagai Elemen Masyarakat
Pemko Palangka Raya Senin, 16 November 2026 20:15
Fairid Bawa Palangka Raya Raih Predikat Kinerja Baik dalam Penanganan Stunting
Pemko Palangka Raya Senin, 16 November 2026 20:03

You Might Also Like

Pemko Palangka Raya

Libatkan ASN Lintas Instansi, Fairid Perkuat Gerakan Bersih Drainase

Senin, 16 November 2026 20:40
Pemko Palangka Raya

Disdukcapil Palangka Raya Fokus Penuhi Hak Identitas 1.080 Anak

Senin, 16 November 2026 20:29
Pemko Palangka Raya

Inspektorat Palangka Raya Matangkan Penilaian Kota Ber-Aksi 2026, Libatkan Berbagai Elemen Masyarakat

Senin, 16 November 2026 20:15
Pemko Palangka Raya

Fairid Bawa Palangka Raya Raih Predikat Kinerja Baik dalam Penanganan Stunting

Senin, 16 November 2026 20:03
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?