PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Putusan majelis hakim terhadap enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan dan penjualan zircon di Kalimantan Tengah yang melibatkan PT IM dan PT KBM dengan kerugian ditaksir Rp 1,3 Triliun mendapat beragam tanggapan dari tim penasihat hukum.
Meski sejumlah terdakwa menerima hukuman lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, pihak pembela masih mempertanyakan pertanggungjawaban pihak-pihak yang disebut memiliki kendali dalam kegiatan perusahaan.
Dalam perkara yang berkaitan dengan PT Investasi Mandiri (IM) dan PT Kirana Bhumi Mineral (KBM) tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis berbeda kepada enam terdakwa. Sebagian penasihat hukum menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, sementara lainnya mengaku belum puas dengan putusan yang dibacakan.
Salah satu penasihat hukum terdakwa Herbowo Siswanto, Henrico Fransiscust, SH, mengatakan kliennya yang berkedudukan sebagai direktur dijatuhi pidana empat tahun penjara. Padahal, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 11 tahun penjara.
Menurut Henrico, pihaknya sebenarnya berharap majelis hakim menjatuhkan putusan lepas atau onslag sebagaimana disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi).
“Kami sebenarnya menginginkan percobaan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pledoi. Kami meyakini, dan fakta persidangan juga menunjukkan, tidak ada satu rupiah pun uang yang dinikmati secara pribadi oleh klien kami, Herbowo Siswanto,” ujarnya seusai persidangan.
Ia berpendapat, posisi Herbowo sebagai direktur tidak terlepas dari instruksi pimpinan perusahaan. Henrico menyebut nama Danny Paulus, warga negara Australia, serta Oliver Hessler, warga negara Swiss, sebagai pihak yang menurut pembelaannya memiliki kendali terhadap aktivitas perusahaan.
Terkait langkah selanjutnya, pihaknya menyatakan akan menunggu sikap JPU apabila mengajukan banding. Jika hal itu dilakukan, tim pembela akan menyiapkan kontra memori banding.
“Kami menunggu memori banding dari jaksa dan akan mempersiapkan kontra memori bandingnya. Tidak menutup kemungkinan ada upaya hukum lain, termasuk kasasi maupun peninjauan kembali,” jelasnya.
Sementara itu, penasihat hukum Hendi Andi Wahyudi, Suriansyah Halim, menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim karena hukuman yang dijatuhkan terhadap kliennya lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa selama 11 tahun penjara.
Meski demikian, ia menegaskan pihaknya belum menentukan apakah menerima putusan, menyatakan pikir-pikir, atau mengajukan banding.
“Kita harus membaca terlebih dahulu pertimbangan majelis hakim. Setelah itu, kami akan berkonsultasi dengan klien untuk menentukan apakah menerima putusan atau mengajukan banding,” kata Suriansyah.
Dalam pledoi, pihaknya sebelumnya meminta agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Menurut Suriansyah, unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU tidak terpenuhi secara kumulatif.
Ia juga menyoroti peran pihak yang disebutnya sebagai aktor intelektual dalam perkara tersebut. Suriansyah berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada para terdakwa yang saat ini telah menjalani proses persidangan.
“Harapan kita, dua aktor ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka yang sekarang bertanggung jawab ini menurut kami hanya karyawan yang bekerja dan menjalankan perintah,” tegasnya.
Penasihat hukum terdakwa Fransisco Cosida, Windu Sukmono, SH, juga memberikan tanggapan atas putusan majelis hakim. Ia menilai hukuman yang dijatuhkan telah menunjukkan adanya pertimbangan objektif karena lebih rendah dari tuntutan 11 tahun penjara.
Namun, pihaknya masih memiliki sejumlah keberatan, khususnya terkait dugaan pemberian suap yang dinilai belum terbukti secara langsung terhadap kliennya.
“Keputusannya jauh dari setengah tuntutan. Berarti majelis hakim objektif. Cuma memang ada beberapa hal yang menjadi keberatan kami, terutama terkait pemberian suapnya. Selama ini hanya penyerahannya melalui CV Jasmin, bukan penyerahan secara langsung,” ungkap Windu.
Ia menjelaskan, menurut pembelaannya, Fransisco tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan keuangan maupun operasional perusahaan. Kendali tersebut, kata dia, berada pada pihak lain yang disebut dalam persidangan.
Windu mengakui pihaknya kecewa karena putusan tidak sesuai dengan permohonan dalam pledoi. Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati pertimbangan majelis hakim dan akan menunggu perkembangan sikap jaksa sebelum menentukan langkah berikutnya.
Berbeda dengan itu, tim penasihat hukum terdakwa Erna Tri Susilowati, yang terdiri dari Wilson dan Nugraha menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan.
Mereka sebelumnya meminta agar kliennya dijatuhi putusan lepas. Menurut tim pembela, Erna menjalankan pekerjaan berdasarkan instruksi pihak yang memiliki kendali lebih besar dalam perusahaan.
“Kami menyatakan masih berpikir. Secara pribadi, sebagai advokat, kami meyakini terdakwa bukanlah orang yang patut bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini karena dia berjalan berdasarkan perintah,” ujar penasihat hukum.
Tim pembela menyebutkan masih akan berdiskusi dengan terdakwa dan keluarga sebelum menentukan sikap. Mereka juga menjelaskan bahwa apabila JPU mengajukan banding, perkara tetap akan diperiksa pada tingkat Pengadilan Tinggi meskipun pihak terdakwa tidak mengajukan banding.
Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Indra Himawijaya, Reni Adhani Efratasari, mengaku kecewa karena hukuman terhadap kliennya dinilai belum sesuai dengan harapan pembelaan.
Menurut Reni, pihaknya sebelumnya berharap majelis hakim menjatuhkan putusan onslag atau setidaknya hukuman yang lebih ringan. Ia berpendapat kliennya hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah atasan.
“Harapan kami sebenarnya onslag atau seringan-ringannya. Karena sama seperti teman-teman yang lain, bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Namun, untuk langkah banding, kami masih pikir-pikir,” tuturnya.
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Suryawan, SH, MH, didampingi Kasi Intel Kejari Palangka Raya Hadiarto, SH, MH, menjelaskan bahwa penanganan pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan masih membutuhkan proses dan koordinasi lintas negara.
Ia menerangkan, selama proses penyidikan maupun persidangan, jaksa belum dapat menghadirkan sejumlah pihak yang berada di luar wilayah Indonesia, termasuk Danny Paulus yang disebut berada di Australia dan Oliver Bernard Hissler yang berada di Hong Kong.
Menurutnya, upaya pemanggilan sebelumnya telah dilakukan. Namun, pihak-pihak tersebut meminta agar proses pemanggilan dilakukan melalui mekanisme formal.
“Kami memahami harapan dari penasihat hukum. Namun, karena yang bersangkutan merupakan warga negara asing dan berada di luar Indonesia, ada proses yang harus kami lalui. Kami membutuhkan waktu serta koordinasi dengan berbagai pihak,” jelas I Wayan.
Ia menambahkan, pihak kejaksaan akan menindaklanjuti fakta-fakta yang muncul dalam pertimbangan putusan majelis hakim, termasuk mengenai pihak-pihak yang disebut memiliki peran dalam perkara tersebut.
Terkait kemungkinan penetapan status daftar pencarian orang (DPO), jaksa menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak-pihak yang dimaksud belum ditetapkan sebagai DPO. Hal itu karena proses pemanggilan dan mekanisme hukum terhadap mereka masih perlu ditindaklanjuti.
“Kami akan segera menindaklanjuti dengan adanya putusan ini. Namun, karena melibatkan warga negara asing, tentu harus melalui proses dan koordinasi dengan berbagai pihak,” katanya.
Perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan zircon di Kalimantan Tengah ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan aktivitas PT Investasi Mandiri dan PT KBM serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perizinan, RKAB, pembelian hingga penjualan mineral.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, perkara PT Investasi Mandiri dan PT KBM berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,1 triliun. Dalam proses penanganannya, Kejati Kalteng juga mengungkap perkara penjualan zircon PT KBM dengan nilai kerugian negara tersendiri sebesar Rp242.191.028.525.
Dengan dibacakannya putusan terhadap para terdakwa, perhatian kini tertuju pada langkah hukum lanjutan dari JPU maupun masing-masing pihak terdakwa, sekaligus perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan.
Seluruh pernyataan mengenai peran dan keterlibatan pihak lain tersebut merupakan keterangan dari penasihat hukum maupun jaksa. Penentuan tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan proses pembuktian yang sah.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
