PALANGKA RAYA, katakata.co.id – DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terbuka mengenai penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disiapkan sekitar Rp70 miliar.
Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, menilai transparansi menjadi penting di tengah kondisi karhutla dan kabut asap yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalteng.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut telah direalisasikan, termasuk apakah dana sudah dicairkan dan digunakan untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan.
“Dengan keadaan di Kalteng yang semakin parah kebakaran hutannya, pemerintah daerah juga harus memberikan transparansi soal anggaran, apakah sudah turun atau tidak,” tegas Asdy, Minggu (30/8/2026).
Ia mengatakan keterbukaan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Terlebih, penanganan karhutla membutuhkan dukungan pembiayaan yang cepat seiring meluasnya wilayah terdampak. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan informasi yang jelas mengenai besaran anggaran yang telah tersedia, yang sudah dicairkan maupun yang telah digunakan.
Asdy juga mengingatkan kemampuan keuangan daerah dapat menghadapi tekanan apabila bencana terus meluas. Dalam kondisi tersebut, dukungan pemerintah pusat menjadi penting untuk memperkuat pembiayaan penanganan di daerah.
“Anggaran ini harus transparan, biar masyarakat semua tahu benar atau tidak Rp70 miliar ini, atau kurang lebih segitu, sudah turun atau tidak, atau kurang. Biar masyarakat tahu,” pungkasnya.
Menurut Asdy, keterbukaan tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anggaran penanggulangan bencana benar-benar memberikan manfaat bagi penanganan karhutla.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
