PALANGKA RAYA, katakata.co.id – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp70 miliar benar-benar siap digunakan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, menilai kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, terutama saat wilayah Kalteng memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan munculnya titik api.
“Jangan sampai Rp70 miliar itu tersendat-sendat juga, kan repot juga. Itu yang perlu kita awasi dan kita tetap awasi semuanya,” ujar Asdy, Kamis (20/8/2026).
Menurut legislator Partai NasDem tersebut, anggaran yang telah disiapkan harus memiliki mekanisme pencairan yang jelas dan dapat segera dimanfaatkan ketika kondisi di lapangan membutuhkan penanganan.
Ia mengingatkan jangan sampai persoalan administrasi maupun proses pencairan justru memperlambat upaya pemadaman ketika karhutla mulai meluas.
“Makanya harus benar-benar dikeluarkan. Kalau memang untuk penanganan karhutla, anggaran itu jangan sampai tidak ada,” tegasnya.
Asdy mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian serius. Memasuki periode kemarau, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih besar.
“Kalau menurut saya pribadi, kita melihat situasi selama ini. Memang cuacanya sudah waktunya musim kemarau,” katanya.
Ia mendorong penanganan karhutla ditempatkan sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah. Pengawasan terhadap penggunaan BTT juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan sesuai peruntukannya.
“Itu yang diutamakan dulu. Nah, ini yang harus kita awasi terus, anggaran satu itu. Pemerintah daerah juga harus fokus,” tuturnya.
Asdy turut menyoroti dampak kabut asap yang dapat meluas ke berbagai sektor pelayanan masyarakat. Salah satunya bidang pendidikan, yang telah melakukan penyesuaian kegiatan belajar sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi udara.
“Jangan sampai karhutla ini menyebar luas. Jadi repot. Sekarang ini kan sudah ada dari Dinas Pendidikan, untuk SMA, SD, SMP, bahwa jam belajar berkurang,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi secara menyeluruh, termasuk memastikan dukungan anggaran apabila situasi karhutla memburuk dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran dibuang. Harus ada, harus dipersiapkan. Jangan uangnya ke mana-mana, jangan yang tidak perlu dipakai untuk yang lain,” pungkas Asdy.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
