KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: OPINI: Implementasi Sistem Coretax: Akses Negara Membaca Data Pajak Meningkat, Bagaimana dengan Kepercayaan Wajib Pajak?
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

NasionalOpini

OPINI: Implementasi Sistem Coretax: Akses Negara Membaca Data Pajak Meningkat, Bagaimana dengan Kepercayaan Wajib Pajak?

Kamis, 19 November 2026 21:12
Bagikan
9 Min Read
Penerapan sistem Coretax menjadi bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.
Bagikan

JAKARTA, katakata.co.id– Pada tanggal 1 sampai 3 Januari tahun 2025, terdapat total 39 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setahun kemudian, pada tiga hari pertama tahun 2026, jumlahnya melonjak pesat menjadi 8.160 SPT Tahunan.

Perbandingan jumlah SPT yang tersampaikan itu tidak bisa langsung dipakai untuk menyimpulkan bahwa Coretax adalah penyebab utama lonjakan angka tersebut. Hingga kini, belum diketahui pasti apakah wajib pajak benar-benar percaya pada Coretax atau karena memang suatu keharusan untuk menggunakannya.

Dalam periode yang sama pada awal tahun 2026, tercatat 11,27 juta kegiatan login atau aktivasi akun Coretax. Semakin banyak akun yang melakukan aktivasi, maka otoritas perpajakan juga akan semakin mengetahui lebih banyak kondisi wajib pajak.

Otoritas dapat melakukan pencocokan data dan analisis untuk mengawasi kepatuhan pajak. Dengan adanya Coretax, surat permintaan klarifikasi juga dapat dikirimkan langsung melalui akun digital wajib pajak. Kondisi ini tentunya memudahkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan.

Namun, dari sisi wajib pajak, penggunaan data dalam skala yang semakin luas perlu diimbangi dengan kepastian bahwa data pribadi mereka dikelola secara bertanggung jawab. Sebab, ketika negara semakin leluasa membaca data wajib pajak, apakah wajib pajak ikut semakin percaya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa kewenangan DJP untuk mengakses data wajib pajak bukanlah hal yang baru. Sejak 2019, DJP telah menerapkan Customer Relationship Management (CRM) secara bertahap, lalu menambahkan Business Intelligence pada 2021 untuk mengelola data dan memetakan risiko kepatuhan.

Dengan adanya Coretax sebagai pembaruan sistem administrasi, DJP tetap melanjutkan kewenangannya melakukan pengawasan berbasis data, tetapi kini didukung oleh data yang telah terintegrasi di dalam Coretax. Hal ini juga diatur secara formal dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyampaikan data perpajakan kepada DJP.

Selain itu, PMK Nomor 111 Tahun 2025 juga mengatur bahwa permintaan penjelasan berbasis data boleh disampaikan melalui Akun Wajib Pajak sebagai bentuk kemudahan, yang sebelumnya belum bisa dilakukan secara digital. Surat permintaan penjelasan dalam konteks tersebut lengkapnya adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau biasa disebut SP2DK.

Sebagai gambaran implementasi sebelum adanya Coretax, pada tahun 2023 DJP telah menerbitkan 387.089 SP2DK dengan jumlah wajib pajak penerima sebanyak 279.102. Perlu diingat bahwa penerbitan SP2DK bertujuan untuk meminta klarifikasi dan tidak terbatas pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Namun, angka tersebut berasal dari masa sebelum Coretax sehingga belum dapat menggambarkan bagaimana SP2DK diproses melalui sistem baru ini.

Sedangkan setelah penggunaan Coretax berjalan, tercatat sampai 5 Maret 2026 terdapat 15,27 juta akun wajib pajak yang aktif. Dari jumlah itu, 12,51 juta wajib pajak orang pribadi sudah mendaftarkan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, dan lebih dari 6 juta SPT sudah diterima.

Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas yang dilakukan di dalam sistem Coretax. Namun, perlu diingat kembali bahwa tingginya penggunaan sistem Coretax belum tentu menjadi cerminan tingkat kepercayaan penggunanya.

Penting untuk membedakan antara keharusan menggunakan sistem dan rasa percaya terhadap sistem. Wajib pajak bisa saja menggunakan Coretax murni karena keharusan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga belum tentu berarti mereka percaya pada sistem tersebut. Sementara itu, kepercayaan menyangkut keyakinan bahwa sistem akan bekerja dengan benar dan otoritas di belakangnya dapat bertanggung jawab.

Agar pembahasan lebih terarah, ada tiga pertanyaan sederhana untuk membaca tingkat kepercayaan tersebut. Pertama, apakah sistemnya mampu bekerja dengan baik? Kedua, apakah penyelenggaranya peduli pada kesulitan wajib pajak? Ketiga, apakah data dikelola dengan jujur dan sesuai aturan?

Pertama, membahas mengenai kemampuan sistem Coretax. DJP mengumumkan bahwa Coretax sempat tidak bisa diakses selama 25 jam, dimulai dari 7 November pukul 17.00 hingga 8 November pukul 18.00 WIB. Pemeliharaan terencana tersebut sebenarnya sudah diumumkan secara resmi oleh DJP sejak tanggal 5 November 2026 dengan berbagai alasan teknis.

Kedua, dilihat dari respons DJP terhadap kendala pelaporan SPT Masa yang sempat dikeluhkan pelaku usaha besar di sektor pasar modal. DJP merespons keluhan tersebut dengan memberikan solusi berupa skema pembayaran deposit pajak. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa DJP cukup mendengar dan aktif merespons keluhan.

Namun, pada kasus tersebut institusi yang terlibat memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menyampaikan keluhannya secara langsung. Kondisi ini belum tentu tercermin pada pengalaman wajib pajak orang pribadi yang menghadapi kendala serupa karena akses dan kemampuan mereka untuk menyampaikan pengaduan ke DJP lebih terbatas.

Terakhir, terkait integritas dalam proses pengelolaan data. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mewajibkan kerahasiaan informasi wajib pajak dalam Pasal 34. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mensyaratkan dasar pemrosesan yang sah serta kewajiban keamanan dan akuntabilitas, termasuk penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi seperti pencocokan dan penggabungan data.

Keberadaan kebijakan yang mengatur kewajiban ini tentu masih perlu dilihat realisasi pelaksanaannya di lapangan. DJP juga pernah memperingatkan masyarakat terkait penipuan yang mengatasnamakan DJP melalui tautan palsu dan aplikasi berbahaya (APK), meskipun hal tersebut datang dari pihak eksternal dan bukan merupakan kebocoran sistem Coretax.

Untuk melihat gambaran kepercayaan digital di Indonesia, rujukan yang dapat digunakan adalah survei Ahmadi dan Juita (2026) terhadap 586 pengguna Coretax dari enam kawasan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi keamanan dan privasi informasi berkaitan positif dengan kepercayaan pada platform. Kualitas sistem, kepercayaan pada institusi, dan literasi digital juga berkaitan positif dengan kepercayaan. Dapat disimpulkan bahwa pengguna cenderung lebih percaya ketika merasa datanya aman dan sistemnya berjalan baik.

Hasil penelitian tersebut tetap memiliki sejumlah keterbatasan, seperti survei yang dilakukan secara daring dengan responden yang tidak dipilih secara acak, cakupan wilayah yang masih bersifat umum, serta belum adanya pemisahan kriteria yang ketat antara wajib pajak orang pribadi dan badan. Hasilnya pun tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, melainkan hanya hubungan korelasi dan tidak bisa dianggap mewakili seluruh wajib pajak.

Lebih penting lagi, belum ditemukan penelitian yang secara langsung menguji apakah pengawasan berbasis data lewat Coretax menaikkan atau menurunkan kepercayaan wajib pajak. Jadi, pertanyaan pada judul tulisan ini memang belum terjawab sepenuhnya oleh riset empiris, tetapi dari temuan yang ada kita bisa melihat bagian mana yang masih lemah.

Dari celah-celah tersebut, ada tiga usulan perbaikan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penjelasan lebih lanjut mengenai asal-usul data. PMK Nomor 111 Tahun 2025 sudah memberi wajib pajak kesempatan menanggapi SP2DK, dan kesempatan itu akan jauh lebih berguna apabila wajib pajak juga mengetahui rincian data apa yang dipersoalkan dan dari mana asalnya. Jika datanya keliru, wajib pajak bisa langsung membetulkannya.

Kedua, bantuan yang lebih inklusif agar dapat menjaring keluhan lebih banyak orang. Jika keluhan korporasi besar cepat mendapat solusi, wajib pajak orang pribadi juga membutuhkan jalur bantuan yang jelas dengan status pengaduan yang dapat dilacak. DJP juga dapat memublikasikan ringkasan jumlah dan jenis pengaduan secara berkala supaya publik bisa menilai apakah masalah di lapangan benar-benar teratasi.

Ketiga, perlindungan data perlu dijalankan secara lebih terbuka. Mengingat aturannya sudah tersedia, wajib pajak perlu mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaannya. Publikasi ringkasan penilaian dampak pemrosesan data akan membantu masyarakat melihat bahwa kewajiban perlindungan data dijalankan secara nyata. Ketiga usulan tersebut diturunkan dari celah data yang terjadi di lapangan.

Data login memang dapat menunjukkan seberapa banyak wajib pajak yang sudah masuk ke sistem, tetapi tidak bisa menunjukkan apakah wajib pajak merasa aman atau tidak. Negara boleh makin leluasa membaca data wajib pajak, namun kemampuan tersebut baru akan terasa adil jika wajib pajak juga bisa mengetahui kembali apa yang dilakukan negara terhadap data mereka.

Penulis: [Dimas Ikhsan Febriyanto & Ar Razi Nur Insan Arafah]

Afiliasi: [Ilmu Administrasi Fiskal & Universitas Indonesia]

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili sikap atau kebijakan redaksi katakata.co.id

Editor Katakata Kamis, 19 November 2026 21:12
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

Dua Raperda Dibahas DPRD Seruyan, Pendidikan dan Penataan OPD Jadi Fokus
Pemkab Seruyan Kamis, 19 November 2026 21:17
Pemkab Seruyan Evaluasi Capaian Kabupaten Layak Anak, Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Pemkab Seruyan Kamis, 19 November 2026 21:05
DPRD Murung Raya Tekankan Pengawasan Dana Desa, Inspektorat Dinilai Berperan Cegah Penyimpangan
DPRD Murung Raya Kamis, 19 November 2026 20:06
Rumiadi Apresiasi 13 Desa di Murung Raya, Dinilai Tertib Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
DPRD Murung Raya Kamis, 19 November 2026 20:00
Rumiadi Minta Fasilitas Kafilah MTQH Murung Raya Diperhatikan
DPRD Murung Raya Kamis, 19 November 2026 19:51

You Might Also Like

InternasionalKalimantan TengahNasionalPalangka RayaPeristiwa

Enam Terdakwa Divonis dalam Kasus Zircon, Kuasa Hukum Soroti Pihak yang Disebut Pengendali Perusahaan

Jumat, 13 November 2026 00:44
HeadlineKalimantan TengahNasionalOpini

OPINI: Setelah Gibran Memilih Mundur, Kini Saatnya Kita Mendoakan Bangsa

Kamis, 12 November 2026 22:47
ArtikelKalimantan TengahNasionalPalangka Raya

Kejari Palangka Raya Resmikan Posko PAKEM, Hadiarto Dorong Pengawasan Kolaboratif, Terintegrasi dan Berbasis Data

Rabu, 11 November 2026 18:43
Kalimantan TengahNasionalPalangka RayaPeristiwa

Polres Barsel Serahkan Bangkai Helikopter Super Puma ke KNKT

Selasa, 10 November 2026 21:27
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?