SAMPIT, katakata.co.id – Konektivitas masyarakat di kawasan Bapinang, Kecamatan Pulau Hanaut, menuju Samuda masih bergantung pada perahu kecil. Padahal, dermaga penyeberangan Bapinang-Samuda telah dibangun sejak beberapa tahun lalu, tetapi belum dapat beroperasi optimal karena belum tersedia kapal ferry sebagai sarana angkutan penyeberangan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Eddy Mashamy. Ia berharap, pemerintah segera mengupayakan pengadaan kapal agar fasilitas yang telah dibangun itu bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Sayang sekali. Bangunannya sudah selesai dari proyek APBN dan sudah bertahun-tahun jadi, tapi belum tuntas karena kapal pengangkutnya belum ada. Padahal, ini sangat diperlukan masyarakat,” ujar Eddy, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, keberadaan angkutan penyeberangan yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas warga di kedua wilayah. Selama ini, masyarakat masih menggunakan perahu kecil dengan kapasitas terbatas dan perjalanan yang bergantung pada kondisi cuaca.
Padahal, kebutuhan mobilitas warga cukup beragam, mulai dari mengangkut hasil perkebunan, membeli kebutuhan pokok, hingga menjalankan urusan keluarga dan pemerintahan.
“Ini sangat diperlukan, baik oleh masyarakat Bapinang maupun masyarakat Samuda. Untuk peningkatan ekonomi, pengangkutan hasil kebun, untuk berbelanja kebutuhan pokok, mobilitas keluarga, urusan pemerintahan dan lain-lain,” imbuhnya.
Eddy menjelaskan, sejumlah komoditas seperti kelapa dan karet menjadi sumber penghasilan masyarakat yang membutuhkan dukungan transportasi memadai. Begitu pula hasil perikanan yang perlu diangkut untuk dipasarkan ke Samuda maupun Sampit.
Tanpa kapal penyeberangan yang layak, distribusi hasil produksi dalam jumlah besar menjadi lebih sulit. Sebaliknya, pengiriman kebutuhan pokok dari wilayah perkotaan menuju desa-desa di seberang sungai juga berpotensi menambah biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Keterbatasan akses tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar. Mobilitas warga untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, maupun mengurus administrasi pemerintahan turut bergantung pada ketersediaan transportasi penyeberangan.
Karena itu, Eddy meminta Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk memperjuangkan pengadaan kapal ferry.
“Saran dan harapan saya, ini harus menjadi perhatian serius. Pemkab Kotim harus aktif berkoordinasi dengan pusat agar pengadaan kapal penyeberangannya segera direalisasikan. Jangan sampai aset negara yang sudah dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah ini mubazir dan rusak karena tidak difungsikan,” jelasnya.
Penulis : Wiyandri
EDitor : Ardi


