SAMPIT, katakata.co.id – Pemerataan fasilitas pendidikan, keterjangkauan biaya sekolah, hingga kesejahteraan guru, menjadi sejumlah persoalan yang diminta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyampaikan lima catatan yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi tersebut. Menurutnya, aturan pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kesempatan belajar yang adil bagi seluruh anak.
“Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan peradaban bangsa sekaligus instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan,” kata Dadang, Rabu (18/11/2026).
Catatan pertama berkaitan dengan penataan biaya pendidikan. Fraksi PAN meminta alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Kami menyoroti pentingnya penataan ulang komponen biaya pendidikan tinggi dan dasar agar tetap terjangkau dan tidak membebani generasi muda. Komersialisasi pendidikan harus ditekan sedemikian rupa melalui regulasi tata kelola pengadaan dan operasional yang transparan serta bebas dari celah korupsi,” ujarnya.
Kedua, Fraksi PAN meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi dan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan pemerataan akses pendidikan dinilai harus diikuti percepatan pembangunan infrastruktur sekolah, terutama di wilayah pelosok dan daerah penunjang yang masih kekurangan fasilitas.
“Jangan sampai niat baik pemerataan justru mengorbankan hak anak-anak berprestasi atau mereka yang tinggal di area blank spot fasilitas pendidikan,” katanya.
Ketiga, peningkatan mutu pendidikan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Dadang mendorong penyederhanaan birokrasi pengelolaan guru, percepatan penyelesaian status tenaga honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
“Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi mustahil terwujud tanpa adanya guru dan dosen yang sejahtera dan kompeten,” tambahnya.
Catatan keempat menyangkut penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Fraksi PAN menginginkan kurikulum yang fleksibel dan dinamis, dengan penguatan karakter serta keterampilan yang sesuai perkembangan zaman.
Pengelolaan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi juga dinilai perlu diperkuat melalui kemitraan strategis dengan sektor industri. Dengan demikian, lulusan diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dan mampu terserap dalam dunia kerja.
Kelima, Fraksi PAN menekankan pentingnya pemberian beasiswa yang tepat sasaran. Pemerintah daerah diharapkan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sekaligus menekan angka putus sekolah.
Dadang menegaskan pihaknya mendukung penguatan sistem dan penambahan alokasi anggaran pendidikan selama pengelolaannya dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Fraksi PAN menyatakan mendukung penuh setiap langkah penguatan sistem dan penambahan alokasi anggaran sektor pendidikan, sepanjang dilaksanakan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan tata kelola di masa lalu. Pendidikan harus menjadi motor penggerak mobilitas sosial yang inklusif untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali,” pungkasnya.
PEnulis : Wiyandri
Editor : Ardi


