SAMPIT, katakata.co.id – Pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat setempat baru mencapai 8,25 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 8,96 tahun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi baru diharapkan mampu menjawab persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan dan pedalaman.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah mengatakan, kesenjangan pendidikan tidak hanya terlihat dari capaian angka lama sekolah, tetapi juga dari keterbatasan fasilitas, distribusi guru yang belum merata, serta sulitnya akses menuju sekolah di sejumlah wilayah.
“Fraksi Golkar memandang bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan pedalaman. Dalam berbagai kunjungan lapangan, kami masih menemukan keterbatasan sarana pendidikan, kekurangan dan belum meratanya tenaga pendidik, serta sulitnya akses pendidikan di sejumlah wilayah,” kata Riskon, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut, RLS Kotim juga masih berada di bawah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai 8,87 tahun dan Kota Palangka Raya sebesar 11,69 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah (HLS) Kotim tercatat 12,90 tahun.
Menurut Riskon, perbedaan tersebut menunjukkan perlunya langkah lebih serius untuk mendorong masyarakat agar dapat menempuh pendidikan lebih tinggi. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi penyebabnya, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, hambatan geografis, keberlanjutan pendidikan ant jenjang, hingga kualitas layanan sekolah.
Fraksi Golkar mengapresiasi pembaruan regulasi pendidikan yang diusulkan pemerintah daerah agar selaras dengan ketentuan pemerintah pusat dan pembagian kewenangan pemerintahan. Namun, Raperda tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian aturan secara formal.
Salah satu hal yang perlu diatur adalah pemerataan fasilitas pendidikan dan distribusi tenaga pendidik. Alokasi anggaran juga diminta lebih memperhatikan sekolah yang paling membutuhkan, terutama di kawasan pelosok dan pedalaman.
Selain akses, kualitas pembelajaran juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan. Menurutnya, peningkatan mutu tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan gedung dan besarnya anggaran, tetapi juga harus tercermin dalam kemampuan literasi, numerasi, daya kritis, serta karakter peserta didik.
Persoalan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi ketepatan data penerima, realisasi anggaran, dan efektivitas penyaluran bantuan dengan memperhatikan Perda Kotim Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu.
“Fraksi Golkar memandang bahwa pembentukan Raperda baru harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Pemerintah Daerah juga perlu mengevaluasi pelaksanaan bantuan pendidikan selama ini, termasuk jumlah penerima, realisasi anggaran, dan efektivitas penyalurannya,” ucap Riskon.
Ia berharap berbagai masukan tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah sehingga Raperda yang nantinya ditetapkan tidak hanya memperbarui regulasi, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kotim.
“Fraksi Golkar berharap berbagai catatan dan masukan yang telah disampaikan mendapat perhatian dan tanggapan dari Pemerintah Daerah, sehingga Perda yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kotim secara luas,” tandasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


