KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: DPRD Soroti Kesenjangan Pendidikan di Kotim
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

DPRD Soroti Kesenjangan Pendidikan di Kotim

Rabu, 18 November 2026 09:59
Bagikan
4 Min Read
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah
Bagikan

 

SAMPIT, katakata.co.id – Pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat setempat baru mencapai 8,25 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 8,96 tahun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi baru diharapkan mampu menjawab persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan dan pedalaman.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah mengatakan, kesenjangan pendidikan tidak hanya terlihat dari capaian angka lama sekolah, tetapi juga dari keterbatasan fasilitas, distribusi guru yang belum merata, serta sulitnya akses menuju sekolah di sejumlah wilayah.

“Fraksi Golkar memandang bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan pedalaman. Dalam berbagai kunjungan lapangan, kami masih menemukan keterbatasan sarana pendidikan, kekurangan dan belum meratanya tenaga pendidik, serta sulitnya akses pendidikan di sejumlah wilayah,” kata Riskon, Selasa (17/11/2026).

Ia menyebut, RLS Kotim juga masih berada di bawah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai 8,87 tahun dan Kota Palangka Raya sebesar 11,69 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah (HLS) Kotim tercatat 12,90 tahun.

Menurut Riskon, perbedaan tersebut menunjukkan perlunya langkah lebih serius untuk mendorong masyarakat agar dapat menempuh pendidikan lebih tinggi. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi penyebabnya, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, hambatan geografis, keberlanjutan pendidikan ant jenjang, hingga kualitas layanan sekolah.

Fraksi Golkar mengapresiasi pembaruan regulasi pendidikan yang diusulkan pemerintah daerah agar selaras dengan ketentuan pemerintah pusat dan pembagian kewenangan pemerintahan. Namun, Raperda tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian aturan secara formal.

Salah satu hal yang perlu diatur adalah pemerataan fasilitas pendidikan dan distribusi tenaga pendidik. Alokasi anggaran juga diminta lebih memperhatikan sekolah yang paling membutuhkan, terutama di kawasan pelosok dan pedalaman.

Selain akses, kualitas pembelajaran juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan. Menurutnya, peningkatan mutu tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan gedung dan besarnya anggaran, tetapi juga harus tercermin dalam kemampuan literasi, numerasi, daya kritis, serta karakter peserta didik.

Persoalan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi ketepatan data penerima, realisasi anggaran, dan efektivitas penyaluran bantuan dengan memperhatikan Perda Kotim Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu.

“Fraksi Golkar memandang bahwa pembentukan Raperda baru harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Pemerintah Daerah juga perlu mengevaluasi pelaksanaan bantuan pendidikan selama ini, termasuk jumlah penerima, realisasi anggaran, dan efektivitas penyalurannya,” ucap Riskon.

Ia berharap berbagai masukan tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah sehingga Raperda yang nantinya ditetapkan tidak hanya memperbarui regulasi, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kotim.

“Fraksi Golkar berharap berbagai catatan dan masukan yang telah disampaikan mendapat perhatian dan tanggapan dari Pemerintah Daerah, sehingga Perda yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kotim secara luas,” tandasnya.

Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi

Editor Katakata Rabu, 18 November 2026 09:59
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

PBS di Kotim Didorong Tes Urine Karyawan Setiap Enam Bulan
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rabu, 18 November 2026 10:00
DPRD Kotim Bidik Pajak Air Perkebunan Sawit, Potensi PAD Diperkirakan Rp1 Triliun
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rabu, 18 November 2026 09:56
Pemkab Seruyan Ajukan Dua Raperda, Fokus Pendidikan dan Penataan Perangkat Daerah
Pemkab Seruyan Selasa, 17 November 2026 23:01
Pemkab Seruyan Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Melalui Perbup Nomor 21 Tahun 2026
Pemkab Seruyan Selasa, 17 November 2026 22:56
Dukung Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi, Ketua GDAN Ungkap Upaya Suap Oleh Bandar Narkoba
Headline Kalimantan Tengah Palangka Raya Pemko Palangka Raya Selasa, 17 November 2026 21:59

You Might Also Like

DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

PBS di Kotim Didorong Tes Urine Karyawan Setiap Enam Bulan

Rabu, 18 November 2026 10:00
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

DPRD Kotim Bidik Pajak Air Perkebunan Sawit, Potensi PAD Diperkirakan Rp1 Triliun

Rabu, 18 November 2026 09:56
HeadlineKalimantan TengahPalangka RayaPemko Palangka Raya

Dukung Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi, Ketua GDAN Ungkap Upaya Suap Oleh Bandar Narkoba

Selasa, 17 November 2026 22:06
Hukum & InvestigasiKalimantan TengahPalangka Raya

BNNP Kalteng Bongkar Jalur Sabu Lintas Provinsi, 10,8 Kg Narkoba Disita

Selasa, 17 November 2026 15:01
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?