SAMPIT, katakata.co.id – Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai memiliki potensi tambahan pendapatan daerah melalui pajak pemanfaatan air. Skema pemungutan yang didasarkan pada jumlah pohon sawit itu diperkirakan berpeluang menghasilkan penerimaan hampir Rp1 triliun per tahun.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengatakan potensi tersebut perlu ditelusuri sebagai salah satu upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Salah satu contoh, saya mendapatkan informasi penyerapan air per pohon sawit ini ada pajaknya. Kalau kita hitung dari potensi dan luasan atau pohon sawit yang ada di Kabupaten Kotim, pasti satu tahun hampir mencapai kurang lebih satu triliun. Nah, ini yang memang kita kejar,” kata Rimbun, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pemanfaatan air permukaan di Kotim selama ini sudah dikenakan pajak. Namun, ia melihat masih ada peluang penerimaan lain dari penggunaan air oleh perkebunan kelapa sawit yang penghitungannya didasarkan pada jumlah pohon.
Rimbun mencontohkan penerapan skema serupa di sejumlah daerah, salah satunya Sumatera Barat. Ia menyebut daerah tersebut telah memperoleh penerimaan dari pungutan pajak pemanfaatan air berdasarkan pohon sawit.
“Jadi memang air permukaan sudah kita tarik pajaknya, tapi per pohon sawit ini sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Sumatera Barat, ini sudah dapat pajaknya,” ujarnya.
Meski peluang penerimaannya dinilai besar, pemungutan pajak tersebut belum dapat langsung diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim. Diperlukan kejelasan dasar hukum dan mekanisme pemungutan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, DPRD Kotim mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan atau memperkuat regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk melalui peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub).
“Jadi regulasi yang ada ini terkait dengan pergub dan perdanya ini provinsi. Nah, kita mendorong, bukan belum ada, tapi kita mendorong provinsi untuk bagaimana membuat perda dan pergub itu,” jelasnya.
Rimbun berharap peluang penerimaan dari sektor perkebunan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Jika memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas, potensi pemanfaatan air oleh perkebunan sawit diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD Kotim.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


