PALANGKA RAYA,katakata.co.id– Kota Palangka Raya berhasil menembus tiga besar calon kabupaten/kota percontohan antikorupsi dalam program Kabupaten/Kota Ber-Aksi (Bersama Ikut Memberantas Korupsi) tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencapaian ini turut mendapat dukungan penuh dari elemen masyarakat dan tokoh adat setempat dalam kegiatan penilaian yang digelar di Aula Hapakat Jaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), Ririen Binti, turut hadir dan diberikan kesempatan langsung oleh tim penilai untuk menyampaikan pendapat serta testimoni. Kesempatan ini sejalan dengan salah satu aspek utama penilaian KPK, yakni keterlibatan masyarakat dan unsur adat dalam menciptakan tata kelola yang bersih.
Di hadapan tim penilai dan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, Ririen mengungkapkan bahwa masifnya gerakan GDAN dalam memerangi peredaran gelap narkotika di “Kota Cantik” sempat membuat para bandar ketakutan. Kondisi tersebut mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba melakukan berbagai cara untuk menghentikan langkah organisasi tersebut, termasuk melalui praktik suap.
“Dengan gencarnya GDAN memerangi narkoba di Kota Palangka Raya, membuat para bandar ketakutan. Mereka bahkan berusaha menyuap pengurus GDAN hingga puluhan juta rupiah per bulan agar kami melunak,” ungkap Ririen Binti saat memberikan testimoninya.
Namun, Ririen menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus GDAN memiliki integritas tinggi dan prinsip yang kokoh. Upaya suap bernilai puluhan juta rupiah tersebut ditolak mentah-mentah tanpa kompromi, dan gerakan pemberantasan narkoba tetap berjalan tanpa henti.
Menurut Ririen, sikap tegas menolak suap tersebut merupakan wujud nyata komitmen elemen masyarakat dan adat dalam mendukung perlawanan terhadap korupsi. Ia menilai, pemberantasan narkoba dan pencegahan korupsi memiliki keterkaitan erat karena keduanya membutuhkan integritas moral yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming materi.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa masuknya Palangka Raya ke dalam tiga besar bersama Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan hasil dari proses panjang. Sebelumnya, Pemko Palangka Raya telah melalui seleksi ketat berdasarkan indikator KPK, termasuk Monitoring Center for Prevention (MCP), serta menjalani masa pendampingan dan verifikasi lapangan selama tujuh bulan.
“Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lapangan, khususnya terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan zona integritas dan pencegahan korupsi. Administrasi juga diperiksa, mulai dari peraturan daerah, SOP, maklumat pelayanan, hingga kerja sama,” jelas Fairid.
Fairid menambahkan, terdapat empat aspek utama dalam penilaian KPK, meliputi komitmen pengawasan internal, kualitas pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi di lingkungan birokrasi, serta keterlibatan masyarakat dan unsur adat.
Saat ini, Pemko Palangka Raya bersama seluruh elemen pendukung masih menunggu hasil rapat pleno keputusan akhir dari tim KPK. “Pada prinsipnya, ini merupakan bentuk komitmen kepala daerah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,” pungkas Fairid.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


