PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan penjelasan terkait polemik alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan dan penataan lingkungan gudang barang bukti serta mess pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya.
Fairid menegaskan, anggaran yang menjadi sorotan masyarakat tersebut merupakan alokasi tahun 2025 dan telah disepakati sebelum dirinya kembali menjabat sebagai wali kota untuk periode kedua.
Penjelasan itu disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas instansi vertikal, khususnya Kejari Palangka Raya.
“Itu anggaran 2025, diketok sebelum saya menjabat. Kemudian aturan dikeluarkan sekitar Oktober 2026,” ujar Fairid saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Polemik tersebut mencuat setelah akun Instagram Mata Borneo mengunggah informasi mengenai alokasi Rp5 miliar untuk fasilitas Kejari Palangka Raya. Unggahan itu turut mengaitkan kebijakan hibah dari APBD dengan peringatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengenai pemberian hibah kepada instansi vertikal, termasuk lembaga penegak hukum.
Menanggapi persoalan tersebut, Fairid juga memberikan respons melalui kolom komentar unggahan media sosial. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dipersoalkan bukan merupakan kebijakan baru yang disetujui dalam masa kepemimpinannya saat ini.
Meski demikian, Fairid menyatakan tidak keberatan terhadap kritik dan masukan masyarakat. Namun, ia berharap setiap kritik disampaikan dengan informasi yang utuh agar persoalan dapat dipahami secara objektif.
“Dan saya terbuka kok untuk saran kritik. Tetapi kritik yang membangun juga bisa disertai informasi yang lengkap,” katanya.
Di tengah polemik tersebut, Fairid turut menyampaikan bahwa Kota Palangka Raya masuk dalam tiga besar calon kota percontohan antikorupsi tingkat nasional.
Pencapaian tersebut melalui penilaian terhadap sejumlah aspek tata kelola pemerintahan, mulai dari pengawasan internal, perencanaan pembangunan, hingga sistem penganggaran daerah.
Selanjutnya, Palangka Raya dijadwalkan menjalani observasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17–18 November 2026 sebagai bagian dari tahapan penilaian kelayakan menjadi kota percontohan antikorupsi.
“Apabila kami ini bermain-main dengan anggaran, dikira Pemerintah Kota Palangka Raya ini melakukan tindak pidana korupsi dan lain-lain, itu tidak mungkin kami dijadikan salah satu percontohan kota antikorupsi sampai tiga besar,” tegasnya.
Fairid menambahkan, penilaian KPK juga memperhatikan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi instrumen pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia berharap masyarakat dapat melihat kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh, termasuk berbagai program pembangunan dan kebijakan yang dijalankan, sehingga penilaian tidak hanya didasarkan pada satu persoalan anggaran.
“Yang paling penting saya paham persis, tahu, mendengar permasalahan yang diinginkan masyarakat, itu kami jadikan program. Dilihat nanti hingga akhir pembangunan, akhir masa periode. Itu dikembalikan semua ke masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


