PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Penguatan infrastruktur kelistrikan masih menjadi pekerjaan penting bagi Kalimantan Tengah (Kalteng). Ketergantungan pembangkit terhadap bahan bakar minyak (BBM) serta belum meratanya pasokan listrik di sejumlah wilayah menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto.
Sigit mengungkapkan, berdasarkan evaluasi yang dilakukannya, sekitar 80 persen pembangkit listrik di Kalteng masih bergantung pada bahan bakar minyak. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian melalui pembenahan sistem kelistrikan dan pengembangan sumber energi alternatif.
Hal tersebut disampaikannya saat berdialog dengan insan pers dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat, di Eltipark, Jalan C. Bangas Blok Hexagon, Palangka Raya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Sigit, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) agar kebutuhan pembangunan pembangkit di Kalteng memperoleh perhatian lebih besar.
Ia menyebutkan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, pengembangan infrastruktur energi di Kalteng diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
Selain pembangunan pembangkit, Sigit juga menilai perlu adanya penguatan kelembagaan distribusi listrik melalui pembentukan Unit Induk Distribusi (UID) PLN tersendiri di Kalteng.
Menurutnya, keberadaan unit khusus tersebut dapat membuat perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan distribusi lebih terarah sesuai kondisi geografis serta kebutuhan kelistrikan di daerah.
Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan listrik. Sigit mengungkapkan, terdapat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Katingan pada 2027.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, PLTS tersebut direncanakan memiliki kapasitas sekitar 145 megawatt (MW) dengan kebutuhan lahan kurang lebih 200 hektare.
Selain energi surya, terdapat pula rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau hidro yang saat ini masih dalam tahap survei lokasi.
Sigit menilai, pengembangan berbagai sumber energi perlu dilakukan secara bertahap agar sistem kelistrikan Kalteng semakin kuat. Penambahan kapasitas pembangkit dan pemerataan jaringan distribusi menjadi faktor penting untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, dunia usaha, hingga pelayanan publik.
Ia menegaskan akan terus mengawal berbagai usulan tersebut melalui tugasnya di Komisi XII DPR RI, termasuk mendorong evaluasi perencanaan ketenagalistrikan dan pembentukan unit distribusi PLN tersendiri di Kalimantan Tengah.
Upaya tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi pemerataan akses listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar minyak di Bumi Tambun Bungai.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi
