PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan hukuman berbeda terhadap enam terdakwa perkara dugaan korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral zirkon, ilmenit, dan rutil di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang melibatkan PT Investasi Mandiri (IM) dan KBM yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp. 1,3 Triliun.
Dari enam terdakwa, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, menerima hukuman paling berat, yakni enam tahun penjara. Sementara terdakwa Hendi Andi Wahyudi dan Indra Himawijaya masing-masing divonis empat tahun penjara.
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya. Menariknya, seluruh vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Berdasarkan rangkaian pemberitaan persidangan, keenam terdakwa dalam perkara ini adalah Vent Christway, Indra Himawijaya, Erna Tri Susilowati, Fransisco Cosida, Herbowo Seswanto, dan Hendi Andi Wahyudi.
Dalam perkara tersebut, JPU sebelumnya mengajukan tuntutan pidana sembilan tahun penjara terhadap Vent Christway, enam tahun terhadap Indra Himawijaya, serta 12 tahun terhadap Erna Tri Susilowati.
Sedangkan Fransisco Cosida, Herbowo Seswanto, dan Hendi Andi Wahyudi masing-masing dituntut 11 tahun penjara.
Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa.
Vent Christway dijatuhi pidana enam tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pidana tambahan sebesar Rp4,2 miliar.
Sementara Erna Tri Susilowati divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Fransisco Cosida juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan.
Adapun Herbowo Seswanto menerima vonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.
Dua terdakwa lainnya, Indra Himawijaya dan Hendi Andi Wahyudi, masing-masing dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Indra dikenakan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, sedangkan Hendi dijatuhi denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.
Seluruh terdakwa tetap menjalani penahanan. Masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya diperhitungkan sebagai pengurang masa pidana.
Menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum Hendi Andi Wahyudi, Suriansyah Halim, menyebut vonis empat tahun penjara yang diterima kliennya menjadi hukuman paling ringan dibandingkan lima terdakwa lainnya.
Meski demikian, pihaknya belum menentukan apakah akan menerima putusan majelis hakim atau menempuh upaya hukum banding.
“Seperti kita ketahui, tuntutan JPU awalnya 11 tahun, sedangkan vonis yang dijatuhkan hanya empat tahun. Itu merupakan vonis paling rendah dibandingkan terdakwa lainnya,” ujar Suriansyah.
Menurutnya, pihak penasihat hukum tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
Salinan putusan akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
“Untuk langkah hukum selanjutnya, tentu kami harus membaca dan mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut. Di dalamnya terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang perlu kami cermati. Apakah pertimbangan itu bisa kami terima atau tidak, semuanya akan kami kaji terlebih dahulu,” jelasnya.
Suriansyah menambahkan, hasil kajian tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan kliennya sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Pihaknya juga akan memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk peluang dan konsekuensi apabila memilih mengajukan banding dibandingkan menerima putusan pengadilan.
“Kami juga harus menghitung dan mempertimbangkan persentasenya. Jika mengajukan banding, bagaimana peluangnya? Begitu juga jika menerima putusan, apa konsekuensinya?” tutupnya.
Kasus yang menyeret enam terdakwa tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola penjualan dan ekspor zirkon beserta mineral turunannya, yakni ilmenit dan rutil, di Kalimantan Tengah selama periode 2020-2025.
Perkara ini turut menyoroti proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga aktivitas penjualan dan ekspor hasil tambang.
Dengan telah dibacakannya putusan tingkat pertama, para terdakwa maupun penasihat hukum kini memiliki kesempatan untuk menentukan sikap terhadap hasil persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
