PALANGKA RAYA, katakata.co.id- Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga meski pemerintah daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Menurut Subandi, kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melakukan berbagai penyesuaian agar penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, lanjutnya, adalah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah, termasuk mengkaji kemungkinan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan.
“Dengan kondisi anggaran yang ada saat ini, pemerintah daerah perlu mencari berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah penggabungan OPD yang memiliki fungsi sejenis,” ujarnya.
Subandi menjelaskan, penggabungan OPD bukan semata-mata bertujuan menekan belanja operasional, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Dengan struktur organisasi yang lebih sederhana, koordinasi antarperangkat daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap rencana penggabungan OPD harus melalui kajian yang komprehensif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, serta dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur organisasi yang ada. Jika memang memungkinkan dan sesuai ketentuan, penggabungan beberapa OPD bisa menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesehatan keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, upaya efisiensi anggaran perlu diarahkan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, efisiensi harus menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, bukan mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
