KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: Gelombang PHK Meluas di Kalteng, DPRD Desak Disnaker Turun Langsung ke Perusahaan
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

DPRD Prov KaltengKalimantan TengahPalangka Raya

Gelombang PHK Meluas di Kalteng, DPRD Desak Disnaker Turun Langsung ke Perusahaan

Rabu, 13 Mei 2026 22:45
Bagikan
3 Min Read
Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi.
Bagikan

PALANGKA RAYA, katakata.co.id  – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan karyawan yang dirumahkan mulai terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kalteng yang meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi dampak yang dirasakan para pekerja.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi, mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kalteng bersikap proaktif dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi buruh terdampak. Menurutnya, pemerintah tidak semestinya hanya menunggu laporan dari pekerja maupun perusahaan.

“Pemprov lewat Dinas Tenaga Kerja harus hadir. Cek langsung, apakah proses PHK atau perumahan karyawan sudah sesuai aturan. Panggil perusahaannya, minta data jelas berapa yang dirumahkan dan di-PHK, serta pastikan hak-hak buruh dipenuhi,” kata Junaidi.

Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pengurangan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada sektor pertambangan batu bara dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan tersebut dinilai turut berdampak terhadap aktivitas perusahaan dan akhirnya berimbas pada keberlangsungan pekerjaan para karyawan.

Junaidi menilai pemerintah perlu segera mengetahui secara pasti jumlah pekerja yang terdampak serta memastikan proses PHK maupun perumahan karyawan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan resmi dari perusahaan. Sebab, tidak semua pekerja memiliki kemampuan finansial maupun akses yang memadai untuk menyampaikan pengaduan.

“Jangan tunggu laporan. Banyak buruh tidak punya biaya untuk melapor. Di sinilah pemerintah harus hadir, mendatangi mereka dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Selain memastikan hak pekerja saat ini terpenuhi, DPRD Kalteng juga mendorong adanya kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal apabila kondisi sektor pertambangan kembali membaik.

Menurut Junaidi, perusahaan perlu memberikan komitmen yang jelas terkait nasib pekerja yang saat ini dirumahkan. Terutama apabila kuota RKAB kembali normal dan aktivitas operasional perusahaan meningkat.

“Harus ada kepastian. Kalau nanti RKAB kembali normal, apakah mereka direkrut lagi? Kita minta pemerintah menjamin tenaga kerja lokal yang diprioritaskan, jangan sampai yang sudah pulang justru digantikan dari luar daerah,” pungkasnya.

Junaidi menilai secara regulasi, Kalteng sebenarnya telah memiliki perangkat aturan melalui peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub). Karena itu, persoalan utama saat ini bukan semata-mata kekurangan regulasi, melainkan memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan secara tegas di lapangan.

Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pemetaan terhadap perusahaan dan jumlah pekerja yang terdampak, sehingga penanganan PHK maupun perumahan karyawan dapat dilakukan secara terukur serta tidak semakin membebani masyarakat.

 

Penulis  : Wiyandri

Editor : Ardi

 

Editor Katakata Rabu, 13 Mei 2026 22:45
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

Rimbun Minta Pembangunan Kotim Tidak Berjalan Sendiri, Sinergi Semua Pihak Diperlukan
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:20
Cegah Kekerasan terhadap Anak, DPRD Kotim Soroti Peran Keluarga dan Sekolah
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:16
Kampung KB di Kotim Diminta Jadi Pusat Program Pembangunan Keluarga
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:13
Rp1 Triliun Hasil Plasma Sawit Kotim Disebut Tak Banyak Berputar di Daerah
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:08
Pilkades 49 Desa di Kotim Dipercepat, DPRD Targetkan Digelar 2027
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:04

You Might Also Like

DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Rimbun Minta Pembangunan Kotim Tidak Berjalan Sendiri, Sinergi Semua Pihak Diperlukan

Selasa, 17 November 2026 06:20
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Cegah Kekerasan terhadap Anak, DPRD Kotim Soroti Peran Keluarga dan Sekolah

Selasa, 17 November 2026 06:16
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Kampung KB di Kotim Diminta Jadi Pusat Program Pembangunan Keluarga

Selasa, 17 November 2026 06:14
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Rp1 Triliun Hasil Plasma Sawit Kotim Disebut Tak Banyak Berputar di Daerah

Selasa, 17 November 2026 06:09
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?