PALANGKA RAYA, katakata .co id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendesak PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya.
Junaidi meminta Pertamina tidak hanya menyampaikan penjelasan terkait kondisi pasokan, tetapi segera menambah distribusi BBM, khususnya jenis Pertalite dan Pertamax. Ia mengusulkan pasokan ke SPBU ditingkatkan hingga dua kali lipat agar antrean masyarakat dapat segera terurai.
“Langkah konkretnya sederhana saja, untuk satu hari ini tolong Pertamina tambah 100 persen atau dua kali lipat pengiriman ke SPBU supaya antrean ini terurai,” tegas Junaidi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul terbitnya surat edaran Wali Kota Palangka Raya mengenai pembatasan pembelian BBM. Junaidi mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU untuk melihat kondisi di lapangan.
Dari hasil pemantauannya, ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan SPBU dengan jumlah pasokan yang diterima. Junaidi bahkan menduga persoalan antrean bukan semata-mata karena stok BBM di depo Pertamina menipis, melainkan adanya pengurangan kuota distribusi ke sejumlah SPBU.
“Temuan kita di lapangan, SPBU yang kebutuhan rata-ratanya 16 tangki per bulan, datangnya cuma 8 tangki,” bebernya.
Menurut Junaidi, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ia juga menyatakan dukungan apabila masyarakat, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, maupun elemen lainnya, menyampaikan aspirasi terkait persoalan distribusi BBM tersebut.
“Kalau ternyata ada demo dari mahasiswa, ojek online, atau elemen masyarakat lain, kita mendukung dan bersepakat. Artinya, Pertamina memang harus didemo,” tegasnya.
Junaidi menilai persoalan antrean panjang juga tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan perilaku masyarakat yang melakukan penimbunan. Menurutnya, apabila pasokan BBM tersedia secara normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, potensi pembelian berlebihan dapat ditekan.
Untuk memastikan penyebab persoalan tersebut, DPRD Kalteng berencana memanggil pihak Pertamina bersama seluruh pengusaha SPBU di Palangka Raya dalam rapat dengar pendapat (RDP).
“Kita akan panggil dan mengecek dalam RDP, apakah pengirimannya memang sesuai kebutuhan atau kurang. Atau mungkin juga ada permainan lain,” pungkas Junaidi.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
