PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Kotim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik demi kepentingan masyarakat.
Penghargaan bergengsi itu diterima langsung oleh Bupati Kotim, Halikinnor, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, serta Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, di Palangka Raya, Jumat (29/5/2026).
Bupati Kotim, Halikinnor, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras mempertahankan capaian tersebut selama 12 tahun berturut-turut.
“Prestasi ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Halikinnor.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk pengakuan atas upaya bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade tidak lepas dari sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang disiplin dan sesuai aturan.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh ASN, perangkat daerah, dan dukungan masyarakat Kotim. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Halikinnor juga berharap raihan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas serta menjaga budaya kerja yang profesional.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemkab Kotim menunjukkan konsistensinya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ika
