PALANGKA RAYA,inikalteng.com – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Sri Widanarni mewakili Plt Sekretaris Daerah hadiri Konferensi Pers Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng tentang Profil Kemiskinan Kalteng September 2024 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk September 2024, di Ruang Vicon BPS Prov Kalteng, Rabu (15/1/2025).
Kepala BPS Prov Kalteng Agnes Widiastuti mengatakan, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 5,26%, meningkat 0,09% poin terhadap Maret 2024.
“Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 149,24 ribu orang, meningkat 3,61 ribu orang terhadap Maret 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,22% meningkat 0,33% poin dibanding Maret 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 5,29%, menurun sebesar 0,09% poin dibanding Maret 2024.
“Garis kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp641.524,00/kapita/bulan, meningkat 2,82% dibanding Maret 2024. Komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar 77,25% (Rp495.595,00) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar 22,75% (Rp145.929,00),” jelasnya.
Ia menambahkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada periode Maret-September 2024.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,680, turun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,784. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada September sebesar 0,125, turun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,188,” bebernya.
Agnes menuturkan, Gini Ratio Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kalteng pada September 2024 adalah 0,304, naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2024.
“Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat 0,322, meningkat dibandingkan pada Maret 2024 yang hanya 0,311. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan mengalami penurunan yaitu 0,282 pada September 2024 dan 0,288 pada Maret 2024,” ungkapnya.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, sambungnya, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 21,88%.
“Berdasarkan hal itu, maka ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah termasuk kategori rendah, dimana di daerah perkotaan sebesar 20,58% dan di perdesaan 23,12%,” pungkasnya.
Sri Widanarni mengatakan Pemerintah Daerah Kalteng sudah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kalteng.
“Seperti yang kita tahu, Kalimantan Tengah akan menjadi Lumbung Pangan Nasional dan Swasembada Pangan, sehingga nantinya terbuka lapangan pekerjaan khususnya di sektor pertanian. Hal itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat Kalteng khususnya masyarakat desa bisa berkontribusi dalam menjalankan Program Lumbung Pangan Nasional tersebut.
“Jangan hanya menunggu, tetapi harus proaktif. Lahan yang ada dimanfaatkan, kalau hanya mengharapkan bantuan Pemerintah, tanpa kita dukung dengan kesiapan kita di daerah tentunya tidak akan berdampak terhadap masyarakat,” imbuhnya.
Ia optimis dengan terjun langsungnya masyarakat dalam menjalankan program tersebut, tidak akan ada lagi pengangguran di Kalteng, baik itu pengangguran terbuka maupun pengangguran tertutup.
“Karena lahan di Kalimantan Tengah itu sangat luas, kemudian dukungan dari Pemerintah juga sangat banyak sekali. Jadi, peluang ini harus ditangkap oleh masyarakat Kalimantan Tengah,” tukasnya. (ard/red)
