PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Sebanyak 100 sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipastikan mendapat program revitalisasi infrastruktur pada tahun 2026. DPRD Kalteng menegaskan, program tersebut akan memprioritaskan pembenahan struktur dasar bangunan yang dinilai sudah tidak layak.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan mayoritas sekolah yang menjadi sasaran revitalisasi memiliki bangunan berusia lebih dari 25 tahun. Kondisi sejumlah bangunan bahkan dinilai cukup memprihatinkan dan berpotensi mengganggu keamanan serta kenyamanan proses belajar mengajar.
“Banyak bangunan kita yang sudah berusia di atas 25 tahun dan kondisinya sangat miris,” ujar Sugiyarto di Kantor DPRD Kalteng, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, revitalisasi tahun ini akan lebih diarahkan pada penguatan struktur bangunan. Sekolah yang masih menggunakan konstruksi kayu secara bertahap akan dikonversi menjadi bangunan beton agar lebih kokoh dan memiliki ketahanan yang lebih baik.
“Kayu diubah menjadi beton, pondasinya selesaikan dulu. Setelah itu baru kita bicara peningkatan fasilitas digital,” tegasnya.
Sugiyarto menjelaskan, pengadaan fasilitas teknologi digital belum menjadi prioritas utama dalam program revitalisasi kali ini. Pemerintah dinilai perlu memastikan terlebih dahulu bahwa bangunan sekolah aman dan layak digunakan sebelum melakukan peningkatan fasilitas pendukung lainnya.
Terkait pelaksanaan program, ia menyebut pengerjaan tidak harus menunggu instruksi serentak dari pemerintah pusat. Realisasi di lapangan akan menyesuaikan kesiapan administrasi dan kondisi masing-masing daerah.
“Sesuai dengan kesiapan daerah. Kalau umpamanya bulan Juli mereka sudah siap, ya bisa langsung masuk,” jelasnya.
Dari total sekolah yang menjadi sasaran, sekitar 70 persen merupakan SMA dan SMK yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Sementara sisanya merupakan jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu, Sugiyarto mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan revitalisasi berjalan efektif dan tidak terkendala koordinasi.
Ia menegaskan, pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah mengingat pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
“Urusan pendidikan ini urusan wajib, bukan sekadar pelayanan dasar. Ini harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


