PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, meminta penanganan titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Barito dilakukan secara cepat dan terpadu.
Perhatian tersebut terutama diarahkan pada titik panas yang terpantau di area konsesi PT Adaro. Menurut Purdiono, keberadaan hotspot di kawasan perusahaan harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas.
Ia menegaskan, perusahaan yang memiliki wilayah konsesi harus ikut mengambil tanggung jawab dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla di area operasionalnya.
“Itu area wilayah perusahaan, saya berharap segera dilakukan pemadaman oleh pihak terkait, termasuk perusahaan yang wilayah guna usahanya ada di situ,” ujar Purdiono saat dihubungi, Jumat (7/8/2026).
Purdiono juga mendorong penguatan koordinasi antara perusahaan dengan instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan pemadam kebakaran.
Menurutnya, sinergi tersebut penting agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi lebih besar dan menyulitkan proses pemadaman.
Dari sisi legislatif, ia memastikan DPRD Kalteng siap mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla, termasuk melalui dukungan terhadap kebutuhan anggaran penanggulangan bencana musiman tersebut.
Dalam agenda kunjungan kerjanya ke Barito Timur yang bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Timur, Purdiono juga berencana memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemantauan kondisi di lapangan.
“Sekalian nanti kita beri dukungan dan peringatan-peringatan, baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, agar bisa melakukan kegiatan penanggulangan dan pencegahan karhutla,” tambahnya.
Meski hotspot terpantau berada di kawasan konsesi perusahaan, Purdiono mengingatkan agar informasi tersebut tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya unsur kesengajaan.
Ia menilai kebakaran dapat terjadi karena berbagai faktor dan perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
“Saya yakin tidak begitu. Sekarang ini, saya pikir kebakaran itu mungkin saja terjadi secara tidak sengaja,” pungkasnya.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebelumnya menyoroti tingginya jumlah hotspot yang terdeteksi di sejumlah kawasan konsesi perusahaan di Kalimantan, termasuk PT Adaro Indonesia.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyebut hasil pemantauan sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 mencatat tingginya sebaran hotspot di berbagai wilayah Indonesia.
“Berdasarkan hasil pemantauan Walhi sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, tercatat sebanyak 118.420 hotspot tersebar di seluruh Indonesia dengan luas indikatif kebakaran mencapai 107.649 hektare,” ujar Janang, Rabu (29/7/2026).
Walhi menilai tingginya kejadian kebakaran di kawasan konsesi menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap kawasan perusahaan, terutama dalam upaya mencegah serta merespons karhutla sejak dini.
Purdiono menekankan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah dan aparat, tetapi juga perusahaan serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
