KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: Kejari Palangka Raya Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Hibah KPU, Pj Walikota Diperiksa
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

Hukum & InvestigasiPalangka Raya

Kejari Palangka Raya Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Hibah KPU, Pj Walikota Diperiksa

Rabu, 28 Oktober 2026 12:15
Bagikan
4 Min Read
Kasi Intel Kejari Palangka Raya, Hadiarto, saat memberikan keterangan terkait perkembangan penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah KPU Kota Palangka Raya.
Bagikan

PALANGKA RAYA, katakata.co.id  – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

 

Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memeriksa mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, guna menggali keterangan terkait proses penganggaran hingga pelaksanaan dana hibah.

 

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Palangka Raya, Hadiarto, menjelaskan pemeriksaan berlangsung mulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB, dengan sekitar 20 pertanyaan yang diajukan penyidik.

 

Pertanyaan tersebut terutama berkaitan dengan peran Hera ketika masih menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

“Kalau jawaban Bu Hera sesuai. Jadi, dia menceritakan sesuai dengan sepengetahuan dia,” ujar Hadiarto saat memberikan keterangan kepada wartawan.

 

Menurut Hadiarto, pengajuan dana hibah KPU Kota Palangka Raya bermula pada 2022. Saat itu, nilai anggaran yang diajukan melalui proposal awalnya sekitar Rp22 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp24 miliar.

 

Setelah melalui pembahasan tim anggaran pemerintah daerah, nilai yang disetujui menjadi Rp20 miliar. Anggaran tersebut selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum direalisasikan melalui perangkat daerah terkait.

 

Hadiarto mengatakan pemeriksaan terhadap Hera diperlukan untuk menjelaskan proses penganggaran, termasuk mekanisme penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ketika Hera menjabat sebagai Pj Wali Kota.

 

Salah satu fokus penyidikan adalah dugaan perubahan anggaran yang tidak melalui mekanisme persetujuan pemberi hibah sebagaimana diatur dalam NPHD.

 

“Beliau menyampaikan tidak pernah mendapatkan laporan sama sekali terkait revisi anggaran tersebut,” jelas Hadiarto.

 

Selain meminta keterangan dari mantan Pj Wali Kota, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan penyedia jasa, penyelenggara acara, serta pemilik toko yang namanya tercantum dalam dokumen transaksi.

 

Hadiarto mengungkapkan, dari pemeriksaan tersebut ditemukan keterangan yang perlu dicocokkan dengan dokumen pertanggungjawaban. Beberapa penyedia membenarkan adanya transaksi, tetapi menyebut nilai pembelian tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Ada pula transaksi yang masih perlu didalami.

 

“Ada yang membenarkan bahwa memang ada pembelanjaan, tapi jumlahnya tidak seperti itu. Ada juga yang memang tidak ada tokonya di situ,” ungkapnya.

 

Penyidik turut menelusuri dugaan penggelembungan harga atau markup, pemberian cashback, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman dan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

 

Terkait potensi kerugian keuangan negara, Hadiarto menjelaskan Kejari Palangka Raya telah mengajukan permintaan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hingga pemeriksaan tersebut dilakukan, proses audit masih berlangsung.

 

“Kami sudah bersurat juga ke BPKP untuk melakukan audit. Tapi sampai sekarang masih berproses,” ujarnya.

 

Mengenai kemungkinan penetapan tersangka, kejaksaan menyatakan penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk menelusuri aliran dana dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

 

Kejaksaan juga membuka kemungkinan pemanggilan kembali Hera apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan fakta baru yang membutuhkan klarifikasi tambahan.

 

Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab dan besaran kerugian negara akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati terhadap seluruh pihak yang terkait.

 

Penulis : Wiyandri

Editor : Ardi

Editor Katakata Rabu, 28 Oktober 2026 12:15
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

Pemkab Seruyan Ajukan Dua Raperda, Fokus Pendidikan dan Penataan Perangkat Daerah
Pemkab Seruyan Selasa, 17 November 2026 23:01
Pemkab Seruyan Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Melalui Perbup Nomor 21 Tahun 2026
Pemkab Seruyan Selasa, 17 November 2026 22:56
Dukung Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi, Ketua GDAN Ungkap Upaya Suap Oleh Bandar Narkoba
Headline Kalimantan Tengah Palangka Raya Pemko Palangka Raya Selasa, 17 November 2026 21:59
Fredrich Yoga Dorong Aspirasi Pemuda Jadi Bagian Penting Pembangunan Murung Raya
DPRD Murung Raya Selasa, 17 November 2026 21:44
Dina Maulidah Dorong Generasi Muda Murung Raya Bangun Karakter Lewat Olahraga
DPRD Murung Raya Selasa, 17 November 2026 21:09

You Might Also Like

HeadlineKalimantan TengahPalangka RayaPemko Palangka Raya

Dukung Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi, Ketua GDAN Ungkap Upaya Suap Oleh Bandar Narkoba

Selasa, 17 November 2026 22:06
Hukum & InvestigasiKalimantan TengahPalangka Raya

BNNP Kalteng Bongkar Jalur Sabu Lintas Provinsi, 10,8 Kg Narkoba Disita

Selasa, 17 November 2026 15:01
Hukum & InvestigasiKalimantan TengahPalangka Raya

Saksikan Pemusnahan 10 Kg Sabu, Bendahara DPP GDAN: Negara Hadir, Bandar Harus Kalah

Selasa, 17 November 2026 14:26
Kalimantan TengahPalangka RayaPeristiwa

JPU Tuntut Prof Yetri Ludang 1 Tahun 6 Bulan Penjara, PH Nilai Uang Pengganti Rp2,4 Miliar Perlu Dikaji

Selasa, 17 November 2026 13:32
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?