PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi Kalimantan Tengah pada Mei 2026 mencapai 4,56 persen. Berbagai upaya dilakukan guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan pangan, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalimantan Tengah, dr. Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyadari bahwa pengendalian inflasi merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah,” ujar Linae.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), hingga seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalteng terus memperkuat koordinasi TPID untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Pemantauan dilakukan secara berkala guna memastikan respons cepat dapat dilakukan apabila terjadi gejolak harga.
Sejumlah komoditas strategis yang menjadi fokus pengawasan antara lain beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, daging, dan ikan. Komoditas tersebut dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga masyarakat.
Selain aspek pasokan, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap distribusi barang kebutuhan pokok. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah serta kondisi konektivitas yang berbeda di setiap daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, Pemprov Kalteng secara rutin melaksanakan operasi pasar dan pasar murah, terutama menjelang hari besar keagamaan maupun di daerah yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran pasokan komoditas strategis dari wilayah produsen. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan potensi kenaikan harga di pasar.
Dalam jangka panjang, Pemprov Kalteng turut mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan kawasan pertanian, hortikultura, serta optimalisasi lahan pertanian. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Pemantauan harga juga dilakukan hingga ke tingkat pasar tradisional dan distributor agar potensi kenaikan harga dapat dideteksi lebih dini sebelum berdampak luas terhadap masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu gangguan stabilitas pasar.
Linae menegaskan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat responsif ketika terjadi kenaikan harga. Karena itu, strategi yang dijalankan mencakup penguatan produksi daerah, perbaikan rantai distribusi, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
“Inflasi yang terkendali bukan hanya tentang menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga yang wajar dan terjangkau,” tegasnya.
Melalui sinergi seluruh pihak dan langkah pengendalian yang terukur, Pemprov Kalteng optimistis inflasi daerah dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
