PALANGKA RAYA, katakata.co.id – DPRD Kalimantan Tengah bersama pemerintah daerah melakukan penataan terhadap sejumlah usulan hibah dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Pos hibah yang dinilai belum memenuhi ketentuan disepakati untuk sementara dikeluarkan dan diarahkan menjadi belanja modal.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki struktur anggaran agar lebih tertib, sesuai regulasi, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah.
“Banyak hal-hal hibah, banyak pos-pos hibah yang tidak sesuai ketentuan itu kita perbaiki. Ini memang janji kita bersama, kita perbaiki, kemudian kita drop untuk sementara, kemudian kita masukkan di belanja modal untuk tahun 2027,” ujar Junaidi.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS 2027 berlangsung cukup dinamis. Berbagai masukan dari anggota DPRD menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan anggaran.
“Kemarin pembahasan berjalan dinamis. Banyak masukan-masukannya sifatnya membangun, banyak masukan-masukannya sifatnya konstruktif dari teman-teman DPRD,” jelasnya.
Junaidi menuturkan, penataan pos hibah juga dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah. Dalam prosesnya, evaluasi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD Kalteng.
Ia menilai perubahan sejumlah pos belanja tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Selain memastikan setiap pengalokasian sesuai aturan, langkah itu juga diarahkan untuk memperbesar dukungan anggaran terhadap kebutuhan pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam pembahasan sementara KUA-PPAS, pendapatan daerah Kalteng untuk APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp5,3 triliun. Sementara kebutuhan belanja daerah mencapai lebih dari Rp5,7 triliun.
Junaidi menjelaskan, selisih antara pendapatan dan belanja tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah sekitar Rp350 miliar.
“Sehingga terkuncilah anggaran kita itu tadi untuk pendapatan daerah sebesar Rp5,3 triliun, kemudian belanja totalnya di Rp5,7 triliun. Minusnya ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp350 miliar, sehingga klop APBD 2027 itu di Rp5,7 triliun,” pungkasnya.
Penataan anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya DPRD dan pemerintah daerah menghasilkan APBD 2027 yang lebih tertib, realistis, serta berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
