PALANGKA RAYA, katakata.co.id – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong percepatan pemerataan jaringan internet hingga ke wilayah pedalaman dan terpencil. Masih adanya daerah yang belum terjangkau konektivitas digital dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antardaerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, mengatakan akses internet kini telah menjadi kebutuhan penting masyarakat. Konektivitas digital tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga menunjang pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, pemerintah diminta menjadikan penghapusan wilayah blank spot sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Target kita jelas, menuju nol blank spot di Kalimantan Tengah. Jangan sampai masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses internet hanya karena tinggal di wilayah pedalaman atau terpencil,” ujar Okki.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, perkembangan layanan berbasis digital membuat kebutuhan terhadap jaringan internet semakin besar. Berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pembelajaran, transaksi perbankan, pelayanan publik hingga pemasaran produk usaha, kini semakin bergantung pada akses internet.
Ia menilai, ketimpangan konektivitas dapat membuat masyarakat di wilayah terpencil kehilangan kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi dan memanfaatkan berbagai layanan digital.
“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, hingga membuka peluang usaha dan ekonomi kreatif. Dampaknya bukan hanya pada komunikasi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Okki menegaskan, pembangunan infrastruktur digital harus berjalan seiring dengan agenda transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah. Digitalisasi pelayanan publik, pendidikan berbasis teknologi maupun pengembangan UMKM akan sulit memberikan hasil maksimal apabila masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses jaringan memadai.
Menurutnya, konsep pembangunan berkeadilan saat ini tidak cukup hanya diukur dari tersedianya jalan, jembatan dan fasilitas fisik. Konektivitas digital juga menjadi bagian penting dalam membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalteng.
Untuk itu, DPRD Kalteng mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten dan kota, serta penyedia layanan telekomunikasi.
Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan untuk memetakan wilayah yang masih mengalami blank spot sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan di daerah yang sulit terjangkau.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan jaringan. Semua warga Kalimantan Tengah harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi agar pembangunan berjalan lebih inklusif dan manfaatnya bisa dirasakan secara merata,” tegasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
