PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah memperkuat lobi dan strategi ke pemerintah pusat guna mempercepat operasional Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sumber daya alam (SDA), yang selama ini sebagian besar didistribusikan melalui pelabuhan di wilayah Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, mengatakan optimalisasi Pelabuhan Batanjung sebenarnya telah lama menjadi perhatian. Menurutnya, Kalteng memiliki potensi SDA yang besar, namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan daerah karena jalur distribusinya masih bergantung pada daerah tetangga.
“Penghasilan kita dari sumber daya alam banyak didapatkan oleh daerah tetangga. Sementara kita tidak menikmatinya secara langsung,” ujar Muhajirin, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, dari sisi teknis, kelayakan jalur perairan menuju Pelabuhan Batanjung telah melalui kajian. Kedalaman Sungai Kapuas yang ditembus melalui jalur Marabahan dinilai memungkinkan dilintasi tongkang bermuatan hasil tambang.
Sementara dari sisi akses darat, pemerintah telah mulai membuka badan jalan menuju pelabuhan. Dari rencana pembangunan jalan sepanjang sekitar 57 kilometer, sebagian ruas telah dikerjakan dan sebagian besar lahannya telah dibebaskan.
Namun, percepatan operasional Pelabuhan Batanjung membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berjalan secara bersamaan, baik pelabuhan maupun akses jalannya.
“Pelabuhan harus siap, jalan pun harus siap secara bersamaan untuk akses angkut barang. Karena itu, sangat dibutuhkan dukungan simultan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” tegasnya.
Menurut Muhajirin, tantangan utama saat ini bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mampu meyakinkan pemerintah pusat agar memberikan dukungan anggaran dan kebijakan.
“Meyakinkan pemerintah pusat itu butuh ahli pengatur strategi. Tidak mudah mengubah jalur ini karena pihak lain yang sudah biasa menikmati hasil bumi kita tidak akan serta-merta melepasnya,” tuturnya.
Ia menilai, diperlukan strategi yang matang agar perubahan jalur distribusi SDA Kalteng dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Harus ada win-win solution. Sebagai bagian dari NKRI, kita harus melihat di mana letak keadilannya. Masa kita punya sumber daya, tapi kita tidak dapat hasilnya,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
