PURUK CAHU, katakata.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Murung Raya mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan keseimbangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Murung Raya, Ahmad Maulana, S.T., saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 dalam rapat paripurna DPRD.
Ia menjelaskan, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah agar perencanaan anggaran tetap realistis dan dapat dilaksanakan.
Banggar menilai kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya menjadi bagian dari proses penyusunan RAPBD 2027.
“Perencanaan anggaran harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target,” ujarnya.
Dalam laporan tersebut, Banggar mengusulkan agar rancangan KUA-PPAS 2027 ditetapkan melalui nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Murung Raya. Kesepakatan ini nantinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta RAPBD 2027.
Ahmad Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada TAPD dan jajaran pemerintah daerah atas koordinasi, kerja sama, serta keterbukaan selama proses pembahasan berlangsung.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, serta dihadiri Bupati Murung Raya, Heriyus, Wakil Ketua I DPRD Dina Maulidah, Wakil Ketua II DPRD Likon, Sekretaris Daerah Lynda, para asisten Sekda, anggota DPRD, dan kepala perangkat daerah.
Melalui pembahasan dan kesepakatan KUA-PPAS tersebut, DPRD dan Pemkab Murung Raya diharapkan dapat memastikan proses penyusunan anggaran berjalan terarah, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


