SAMPIT, katakata.co.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sampit menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan mengikuti Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Sampit tersebut, Bapas Kelas II Sampit diwakili oleh Rimba Zakaria dan Faulizar Roudatul Jannah. Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran DPPPAPPKB Kotim, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis (UPT), serta Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3P2KB Provinsi Kalimantan Tengah, Sylvana Anethe, sebagai pemateri.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris DPPPAPPKB Kotim, Akhya Ridzkie. Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dan UPT dalam mendukung proses evaluasi Kabupaten Layak Anak, terutama terkait kelengkapan data dukung.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari validasi dan pemutakhiran data, penetapan penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang responsif, hingga kedisiplinan dalam memenuhi tenggat waktu pengumpulan instrumen penilaian.
“Seluruh OPD dan UPT diharapkan berperan aktif dalam memenuhi data dukung penilaian Kabupaten Layak Anak. Validasi data, penunjukan PIC, serta ketepatan waktu pengumpulan instrumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan,” demikian penekanan dalam arahannya.
Pada sesi pemaparan materi, Sylvana Anethe menjelaskan mekanisme dan teknis penilaian instrumen evaluasi KLA. Ia menerangkan bahwa penilaian tersebut merupakan bentuk evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi serta melindungi hak anak.
Hasil evaluasi KLA tidak hanya menjadi tolok ukur administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana program perlindungan anak dijalankan secara nyata melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Pembahasan kemudian berlanjut pada evaluasi data dukung dan identifikasi kendala yang dihadapi masing-masing OPD maupun instansi terkait. Melalui sesi tersebut, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar pemenuhan instrumen penilaian dapat berjalan lebih maksimal.
Bagi Bapas Kelas II Sampit, keterlibatan dalam forum lintas sektor ini memiliki arti penting, khususnya dalam mendukung perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Bapas dalam memberikan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk anak.
Keikutsertaan tersebut juga menjadi wujud dukungan Bapas Sampit terhadap upaya pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang aman, ramah anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
Melalui koordinasi dan kolaborasi berkelanjutan, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat sehingga upaya mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten Layak Anak dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


