PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pentingnya menjaga integritas pejabat dan memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Fairid di tengah rangkaian penilaian Kota Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fairid menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya tidak ada kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, keterbukaan terhadap proses pemeriksaan dan penilaian menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Ia menjelaskan, selama proses penilaian yang berlangsung kurang lebih enam bulan, Pemko Palangka Raya membuka data dan dokumen pemerintahan untuk diperiksa oleh tim penilai.
“Tentu kita bersyukur. Selama saya menjabat, tidak ada kepala SOPD yang diperiksa terkait dugaan korupsi. Namun, ini bukan alasan untuk berpuas diri. Integritas dan pengawasan harus terus kita jaga,” ungkap Fairid.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Kota Percontohan Antikorupsi KPK RI, Ariz Dedy Arham, turut menyoroti integritas pejabat daerah sebagai salah satu aspek penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Ber-AKSI.
Menurut Ariz, komitmen pencegahan korupsi harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pimpinan daerah hingga seluruh jajaran perangkat daerah.
Penguatan pengawasan dan transparansi menjadi bagian penting untuk memastikan upaya pencegahan korupsi berjalan secara konsisten.
Diketahui, Kota Palangka Raya berhasil meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026.
Capaian tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan internal, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, komitmen membangun pemerintahan yang bersih tidak hanya tercermin melalui hasil penilaian, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


