PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Kota Palangka Raya menorehkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kota berjuluk Cantik tersebut resmi ditetapkan sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 dengan memperoleh nilai 92,9 dan predikat istimewa.
Capaian tersebut diraih setelah Palangka Raya melewati serangkaian tahapan evaluasi dan penilaian yang melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga. Dari 51 daerah yang mengikuti proses seleksi, Palangka Raya berhasil terpilih sebagai salah satu daerah percontohan.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Azwan, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan lima komponen dengan sejumlah indikator yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Proses penilaian melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP Kalimantan Tengah, serta Ombudsman Kalimantan Tengah.
“Setiap unsur penilai memiliki peran dalam mengevaluasi komponen dan indikator yang sudah ditetapkan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dan pelaksanaan di lapangan,” ungkap Azwan, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan, evaluasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi. Tim penilai juga melakukan verifikasi langsung terhadap sejumlah unit pelayanan publik untuk memastikan kesesuaian antara bukti administrasi dan kondisi sebenarnya.
Beberapa lokasi yang menjadi objek peninjauan di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), rumah sakit, sekolah dasar, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika.
Azwan menyebutkan, daerah yang memperoleh nilai di atas 90 berhak mendapatkan predikat istimewa. Meski demikian, menurutnya, keberhasilan meraih predikat tersebut harus diikuti dengan upaya menjaga konsistensi kinerja pemerintahan.
Ia menegaskan, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah penetapan. Palangka Raya diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan capaian, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Memperjuangkan dan meraih predikat ini mungkin tidak terlalu berat dibandingkan tantangan setelah ditetapkan. Justru mulai sekarang tantangannya adalah bagaimana Palangka Raya bisa menjadi contoh dan mempertahankan capaian tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Azwan menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga predikat tersebut. Menurutnya, upaya memperkuat prinsip antikorupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Keterlibatan eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, tokoh masyarakat, hingga media massa diperlukan untuk mengawal integritas dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan.
“Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan dan disatukan. Mulai dari pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, masyarakat, hingga teman-teman media massa. Semua harus memiliki komitmen dan konsistensi untuk menjaga predikat ini,” pungkasnya.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


