PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurutnya, komitmen antikorupsi tidak cukup hanya dibuktikan melalui kelengkapan dokumen administrasi maupun pemenuhan indikator penilaian. Lebih dari itu, integritas harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Penegasan tersebut disampaikan Fairid dalam kegiatan pengumuman hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 di Aula Hapakat Jaya, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi, komitmen, serta keteladanan dari seluruh aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fairid.
Sebagai langkah penguatan, Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong sejumlah pembenahan, mulai dari peningkatan integritas ASN, transparansi pengelolaan keuangan daerah, hingga perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, penguatan sistem pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian agar setiap laporan dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Fairid menegaskan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya mengajak masyarakat ikut membangun budaya antikorupsi. Integritas bukan sekadar komitmen yang diucapkan, tetapi harus menjadi karakter yang diwujudkan dalam setiap tindakan,” pungkasnya.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


