PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan telah melaporkan sejumlah penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sepanjang 2026.
Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme pengendalian gratifikasi sekaligus komitmen menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
Fairid mengatakan, laporan penerimaan gratifikasi tersebut telah disampaikan melalui mekanisme UPG dan mendapat pemantauan serta penilaian dari KPK.
“Pada 2026 ini, saya sudah melaporkan gratifikasi kepada KPK melalui UPG. Laporan tersebut langsung dipantau dan dinilai oleh KPK,” ujar Fairid usai kegiatan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi di Aula Hapakat Jaya, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemberian yang dilaporkan berasal dari sejumlah pihak dalam momentum ulang tahunnya. Menurutnya, setiap penerimaan yang berpotensi masuk kategori gratifikasi perlu disampaikan melalui mekanisme resmi untuk mendapatkan penilaian.
Proses pelaporan dilakukan dengan menyampaikan data penerimaan kepada Inspektorat melalui UPG, sebelum diteruskan kepada KPK. Selanjutnya, KPK memberikan penilaian dan rekomendasi terkait status barang yang diterima.
“Sudah dinilai dan diberikan rekomendasi oleh KPK. Ada barang yang boleh diterima, tetapi ada juga yang tidak boleh,” tambahnya.
Fairid menyebutkan, proses pelaporan tersebut telah tercatat dalam sistem UPG yang terintegrasi dengan KPK. Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang berintegritas harus diwujudkan melalui kepatuhan dan tindakan nyata.
“Komitmen itu harus dibuktikan melalui tindakan. Mungkin selama ini tidak banyak dipublikasikan, tetapi proses pelaporan tersebut sudah saya jalani,” pungkasnya.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


