PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Kota Palangka Raya berencana membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik daerah pada 2027. Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar dengan memanfaatkan aset tanah milik pemerintah kota.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan rencana pembangunan SPBU tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif.
Selain menyediakan layanan pengisian bahan bakar bagi masyarakat, fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi unit usaha daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di kawasan perkantoran ada tanah-tanah milik pemerintah yang bisa kita manfaatkan. SPBU ini untuk umum. Jadi, sekaligus menjadi langkah optimalisasi aset daerah,” ujar Fairid.
Ia menjelaskan, SPBU tersebut nantinya akan dikelola melalui perusahaan daerah berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tetap mengacu pada ketentuan serta rekomendasi dari Pertamina.
“Pengelolaannya bukan dalam bentuk kerja sama seperti yang dibayangkan, tetapi melalui rekomendasi dan ketentuan dari Pertamina. Pengelolanya adalah Perusda atau Perseroda,” jelasnya.
Fairid menilai, pembentukan unit usaha SPBU melalui Perseroda berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah kota. Terlebih, kebutuhan anggaran untuk BBM operasional Pemko Palangka Raya selama ini mencapai sekitar Rp30 miliar hingga Rp35 miliar setiap tahun.
Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengembangkan usaha pengelolaan BBM melalui perusahaan daerah.
“Kalau pembangunan SPBU sekitar Rp15 miliar, sementara pengeluaran kami untuk BBM satu tahun sekitar Rp30 miliar. Kalau bisa kita kelola sendiri, tentu perputaran ekonominya bisa kembali memberikan manfaat bagi daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fairid menyebut pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan sumber pendapatan melalui pemanfaatan aset dan penguatan unit usaha daerah. Dengan begitu, peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada penerimaan pajak dan retribusi.
“Efisiensi yang dianjurkan Kemendagri itu adalah memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas serta aset daerah. Jadi, bukan hanya menggenjot pajak dan lain-lain,” tegasnya.
Saat ini, Pemko Palangka Raya masih mempersiapkan mekanisme pengelolaan serta tahapan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah menargetkan rencana SPBU milik daerah tersebut dapat mulai direalisasikan pada 2027.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi


