PALANGKA RAYA,katakata.co.id– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Zein Rizal, S.H., menuntut Prof Yetri Ludang dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsidair 60 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar subsidair 9 bulan penjara.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, Senin (16/11/2026).
Menanggapi tuntutan JPU, Penasihat Hukum Prof Yetri Ludang, Dr. Ari Yunus Hendrawan, mengatakan pihaknya masih akan mempelajari secara menyeluruh pertimbangan dan materi tuntutan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Ari menilai, besaran tuntutan yang dijatuhkan terhadap kliennya cukup berat. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
“Kalau saya secara pribadi, kita anggap cukup berat dan harusnya tidak seperti itu. Tapi kita menghargai semua proses yang ada,” ujar Ari kepada awak media seusai persidangan.
Ia juga menjelaskan, berdasarkan tuntutan JPU, dakwaan pertama dinilai tidak terbukti, sedangkan dakwaan kedua terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terbukti oleh penuntut umum.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang masih perlu didalami, terutama mengenai pihak yang disebut memperoleh keuntungan serta sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Kita akan menguji nanti siapa yang diuntungkan dan sejauh mana keterlibatannya. Pada intinya, kami akan diberikan kesempatan untuk mengkaji, terutama sebelum menyampaikan pembelaan,” jelasnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian tim penasihat hukum adalah tuntutan uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar. Ari secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya tidak sependapat apabila nilai tersebut dianggap sebagai uang yang seluruhnya diterima oleh Prof Yetri Ludang.
“Rp2,4 miliar kalau itu dianggap sebagai uang yang diterima Ibu Yetri, tentu tidak. Tidak ada fakta atau bukti yang membuktikan bahwa dana itu diserahkan semuanya kepada Ibu Yetri,” tegasnya.
Ia mempertanyakan dasar perhitungan uang pengganti tersebut, termasuk penggunaan kuitansi-kuitansi yang dinilai perlu diteliti kembali kesesuaiannya dengan fakta pelaksanaan kegiatan.
Menurut Ari, penelusuran terhadap aliran dana dan realisasi kegiatan menjadi bagian penting dalam menguji tuntutan uang pengganti yang diajukan JPU.
“Kita anggap itu perlu pengkajian ulang. Karena semua kegiatan yang ada pada pasca itu berjalan dengan baik dan bisa terlaksana seluruhnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ari menekankan bahwa penilaian terhadap pengembalian kerugian maupun penggunaan anggaran harus didasarkan pada kejelasan pelaksanaan setiap kegiatan. Pihaknya masih mencermati item-item yang dinilai bermasalah dan menjadi dasar perhitungan dalam perkara tersebut.
“Kita belum mempelajari seutuhnya. Kalau misalkan ada pengembalian, harus jelas dan bersih bahwa semua kegiatan tersebut memang terlaksana. Item apa yang tidak terlaksana, itu yang masih kita pelajari,” pungkasnya.
Tim penasihat hukum menyatakan akan mencermati seluruh materi tuntutan JPU sebagai bahan dalam menyusun pembelaan (pledoi) pada tahapan persidangan berikutnya.
Penulis: Wiyandri
Editor : Ardi


