KUALA PEMBUANG, katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai memperkuat langkah penyelesaian persoalan fragmentasi fungsi kawasan hutan pascapelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan tata ruang bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, guna memastikan kepastian pemanfaatan lahan dan mendukung pembangunan daerah.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi penanganan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr Bahrun Abbas, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas tindak lanjut Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Salah satu hasil pembahasan menyepakati perlunya reviu terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Reviu tersebut menjadi bagian penting untuk menyelaraskan rekomendasi maupun pola persetujuan TORA-PPTPKH yang telah dimuat dalam RTRW Kabupaten Seruyan dengan ketentuan tata ruang di tingkat provinsi.
Dalam proses penataan tersebut, objek tanah yang telah memperoleh pola persetujuan TORA-PPTPKH akan menggunakan mekanisme holding zone sebelum diarahkan menjadi zona budidaya. Hasil pemetaan nantinya menjadi data pendukung dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Selanjutnya, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan akan ditempuh melalui Gubernur Kalimantan Tengah untuk diteruskan kepada Menteri Kehutanan. Mekanisme ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menata kembali fungsi kawasan hutan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Tidak hanya menyangkut objek TORA, Pemkab Seruyan juga akan mengintegrasikan berbagai data sektoral ke dalam perencanaan tata ruang. Data tersebut meliputi kawasan persawahan, tambak, serta informasi teknis lainnya yang menggambarkan kondisi pemanfaatan lahan di lapangan.
Untuk memastikan keakuratan data, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diminta segera menyampaikan data kondisi eksisting kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan. Data tersebut selanjutnya akan diolah oleh bidang tata ruang sebagai bahan penyelarasan dan penyempurnaan perencanaan wilayah.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Seruyan menargetkan penataan ruang yang lebih terpadu, akurat, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Sinkronisasi lintas pemerintahan dan integrasi data sektoral diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan kawasan hutan sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi pembangunan daerah.
Penulis/Editor: Ardi
